Fahri Hamzah; MUI Melarang Deklarasi #2019 Ganti Presiden, Itu Bukan Ranahnya

- Jurnalis

Senin, 3 September 2018 - 15:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPR RI (Fahri Hamzah).

Wakil Ketua DPR RI (Fahri Hamzah).

Jakarta, (regamedianews.com) – Fahri Hamzah sebagai wakil Ketua DPR RI juga angkat bicara soal pelarangan kegiatan bertajuk #2019gantipresiden yang berlokasi di Jawa Barat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ia mengatakan sudah Beberapa bulan ini banyak instrument persekusi terhadap aktivis hastage #2019gantipresiden yang di lakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal, KPU tidak melarangnya. Seperti di jawab barat yang di lakukan MUI. Seharusnya, MUI tidak masuk ke dalam ranah politik.

“Saya enggak percaya bahwa itu secara kelembagaan berani diambil, dan bukan itu tugasnya MUI, tugas ulama itu kan menjaga agama kan. Pada dasarnya, ngapain dia masuk-masuk politik. Tahan diri saja, biarin saja, ini gerakan biasa kok,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (03/08/2018) kemarin, dikutip dari laman tribunnews.com.

Selain itu Fahri mengatakan, di era demokrasi seperti sekarang ini, pelarangan asiprasi politik seperti #2019gantipresiden sudah tidak relevan lagi. Karena kebebasan mengemukakan pendapat dijamin oleh konstitusi.

“Masa orang punya aspirasi dilarang, sekarang itu beraspirasi itu legal. Beraspirasi menolak pimpinan legal. Meskipun itu belum tentu persis jadi kenyataan, tapi kalau orang mau kampanyekan boleh aja. Orang kampanye dukung pemerintah boleh, masa kampanye tidak dukung pemerintah tidak boleh,” katanya.

Baca Juga :  Penemuan Mayat Laki-Laki Gegerkan Warga Di Pamekasan

Fahri juga menambahkan, bahwa pendapat yang menyuarakan ganti presiden, dilawan dengan pendapat tandingan. Disitu Masyarakat diberi penjelasan yang gamblang, mengapa harus tetap memilih presiden yang sama.

“Kalau anda enggak setuju dengan satu gerakan, bikin gerakan lain. Begitu caranya dalam demokrasi, jangan larang sana larang sini. Mengganti pimpinan dalam alam demokrasi itu legal. Jaman orde baru dulu kita enggak boleh ngomong begitu, mati kita. Sekarangkan bebas mau ganti siapa saja,” pungkasnya. (rud)

Berita Terkait

Timbulkan Kegaduhan, KPI Hentikan Sementara Program XPose Uncensored Trans7
Videonya Dijadikan Model Penayangan Yang Dinilai Merugikan Pesantren, Ini Tanggapan Gus Ali Mustakim
Heboh Tayangan Dinilai Bernarasi Negatif Terhadap Kiai dan Pesantren Memantik Reaksi Berbagai Kalangan
Santri Gotong Royong Bantu Pembangunan Pesantren Bukanlah Eksploitasi
Kisah Jamaah Rela Tidur di Trotoar Demi Ikuti Haul Solo 2025
SKK Migas Dorong Peran Strategis Media Dalam Ketahanan Energi Nasional  
Raden Panji Mohammad Noer Sosok Pemimpin Visioner
Dukung Ketahanan Energi Jawa Timur, PETRONAS Indonesia Perkuat Kemitraan Strategis Dengan BUMD

Berita Terkait

Rabu, 15 Oktober 2025 - 07:11 WIB

Timbulkan Kegaduhan, KPI Hentikan Sementara Program XPose Uncensored Trans7

Selasa, 14 Oktober 2025 - 09:43 WIB

Videonya Dijadikan Model Penayangan Yang Dinilai Merugikan Pesantren, Ini Tanggapan Gus Ali Mustakim

Senin, 13 Oktober 2025 - 23:19 WIB

Heboh Tayangan Dinilai Bernarasi Negatif Terhadap Kiai dan Pesantren Memantik Reaksi Berbagai Kalangan

Senin, 13 Oktober 2025 - 07:12 WIB

Santri Gotong Royong Bantu Pembangunan Pesantren Bukanlah Eksploitasi

Minggu, 12 Oktober 2025 - 17:36 WIB

Kisah Jamaah Rela Tidur di Trotoar Demi Ikuti Haul Solo 2025

Berita Terbaru

Caption: Pengacara Acong Latif, (dok. regamedianews).

Hukum&Kriminal

Acong Latif Diminta Dampingi Alumni dan Santri Bustanul Ulum

Rabu, 15 Okt 2025 - 20:11 WIB