Gorontalo, (regamedianews.com) – Polemik tentang Manggrove dan Sempadan Pantai seakan tidak akan pernah ada habisnya, salah satu contoh yang terjadi di Desa Gentuma, Kabupaten Gorontalo Utara untuk Pembangunan PLTU Tomilito.
Salah satu warga Gorontalo Utara (Gorut) yang tidak mau di sebutkan namanya, dengan kata lain sebut saja namanya Usman menuturkan bahwa jika memang ada kesalahan dalam penerbitan sertifikat PLTU Tomilito.
Maka dampaknya pastilah sangat fatal, karena yang di larang itu kan yang pertama Sempadan Pantai 100 meter pada waktu air pasang dan kemudian yang kedua adalah Manggrove, dua masalah itu yang paling bahaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Persoalannya disitu ada posisi Manggrove, itu kan di larang, siapapun tidak bisa merubah itu, karena itu adalah Hutan Lindung, jika izinnya yang tumpang tindih, maka mungkin masih bisa ada toleransi atau terserah kewenangan Pemda Kabupaten Gorut, tapi kalau masalah Manggrove dan Sempadan Pantai itu harga mati tidak bisa di ganggu gugat”, ungkap Usman.
Usman menambahkan, kenapa bisa terbit sertifikat, apa dasarnya sampai bisa terbit, dan itu yang perlu di telusuri. Ketika hal ini sudah Menjadi masalah publik dan sudah di ketahui oleh masyarakat banyak serta sudah dalam penyelidikan, maka selayaknya harus tuntas.
“Koq sampai bisa terbit sertifikat, saya tidak tau, apa dasarnya bisa terbit, itu yang perlu di telusuri, seolah ada unsur paksaan sampai bisa di terbitkannya sertifikat”, kata Usman.
Yang harus bertanggung jawab penuh atas terbitnya sertifikat hak atas tanah itu adalah pejabat yang mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak sesuai kewenangannya yakni Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Kantor Pertanahan.
Hal inilah yang menyebabkan sehingga terbit sertifikat hak, karena kelalaian mereka serta tidak adanya ketelitian di dalam memeriksa sebuah permohonan hak oleh pemohon sehingga akibatnya terindikasi ada penyalagunaan kewenangan.
“Harapan saya jika memang sudah menjadi ranah Kepolisian dalam rangka penyelidikan maka sekiranya harus tuntas, siapapun dia, jangan pandang bulu, mau dia Kakanwil, mau dia K
kepala kantor, mau dia pegawai biasa ataupun Instansi terkait di Pemda, kalau memang salah maka harus di proses, siapapun Pejabat Pertanahan yang sudah pindah, namanya proses hukum tetap harus di panggil”, cetusnya.
Terbitnya sertifikat itu, lanjut Usman, karena memang dari awal melalui proses demi proses, tetapi tingkat ketelitian itu ada di pemegang terakhir yang memberikan surat keputusan pemberian hak sehingga sertifikat bisa terbit.
“Kami selaku warga dan Aliansi Pemerhati Lingkungan akan mengawal terus hingga para pejabat yang sewenang-wenang dalam mengambil keputusan yang salah bisa sampai pada lembaga peradilan”, tutup Usman.
Di tempat berbeda, Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gorontalo Utara, Zupran Amwat menuturkan, bahwa penerbitan sertifikat sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan menurut Peraturan Menteri Agraira dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Bab III Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa “Pemberian Hak Atas Tanah pada pantai sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 huruf a, hanya dapat di berikan untuk bangunan yang harus ada di Wilayah Pesisir Pantai, antara lain :
a. Bangunan yang di gunakan untuk pertahanan dan keamanan.
b. Pelabuhan atau Dermaga
c. Tower penjaga keselamatan pengunjung pantai.
d. Tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di tempat tersebut.
e. Pembangkit tenaga listrik.
Pasal 6 :
(1). Pemberian Hak Atas Tanah di Wilayah Pesisir di lakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(2). Selain syarat yang di atur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberian Hak Atas Tanah, pemberian Hak Atas Tanah di Wilayah Pesisir juga harus memenuhi syarat :
a. Peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, atau rencana zonasi Wilayah Pesisir.
b. Mendapat rekomendasi dari pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal belum di atur mengenai peruntukan tanah dalam RTRW dan
c. Memenuhi ketentuan perizinan dari instansi terkait.
Dan hal ini adalah rekomendasi dari Bappeda Gorontalo Utara,” tutup Zupran. (onal)
