Bangkalan, (regamedianews.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan kembali memperpanjang SK 3.848 orang yang masih menjadi honorer dilingkungan Pemerintah Bangkalan, Senin (3/2/2020).
“Kalau tenaga honorer di perpanjang setiap satu tahun sekali,” kata Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan, Ari Murfianto.
Menurut Ari, SK sudah di terima oleh masing masing honorer, lalu diajukan ke lembaga pengelola keuangan dilembaga masing-masing honorer. Kemudian diajukan ke BPKAD untuk dilakukan pencairan honor dibulan Februari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca Juga tiga perwira polres pamekasan dimutasi dan dirotasi
Ari juga mengatakan, SK itu sebagai dasar untuk pencairan pembayaran gaji di bulan Januari sebesar 1. 250.000 dan pembayaran bulan januari terhitung kinerja dari bulan Desember.
“Maka dasar pembayaran dibulan februari harus ada perpanjangan dibulan januari,” tandasnya.
Ari juga menanggapi, informasi yang beredar di media sosial tentang penghapusan honorer secara nasional. Pihaknya mengaku, Pemkab Bangkalan belum menerima keputusan dari pemerintah pusat.
“Putusan secara pasti dari pemerintah pusat belum kami terima. Dan informasi penghapusan itu kami menerima informasi dari media sosial berdasarkan hasil rapat dari Komisi II DPR RI bersama Kemenpan. Jadi, kami sampai saat ini belum melakukan langkah-langkah secara signifikan,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, penghapusan honorer itu pemerintah pusat mewacanakan pemgalihan pada PNS dan PPPK, karena dalam undang-undang ASN yang tertera hanya ada dua pegawai PNS dan PPPK.
“Tapi secara ril dilapangan perlulah untuk ada tambahan pegawai meskipun hanya dua nama pegawai yang diakui negara, tapi di daerah banyak kekurangan pegawai sehingga untuk mensuport program pemerintah daerah kami rasa perlu tambahan pegawai seperti honorer,” ungkapnya.
Seperti unit pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memang membutuhkan lebih banyak tenaga honorer karena kekurangan pegawai.
“Contoh kalau di Bangkalan hanya kepala sekolahnya yang pegawai negeri maka terus bagaimana murid nantinya,” terangnya.
Komitmen pemerintah Kabupaten Bangkalan menurut Ari selama prinsip pelayanan dan kebutuhan untuk pegawai dengan menggunakan istilah apapun pihaknya sependapat, entah teman teman honorer dialihkan ke PNS dan PPPK sehingga pelayanan keoada masyarakat terpenuhi.
Baca Juga jadi teka teki buntut audensi polemik adk berujung rapat internal pimpinan dewan
“Seperti kekurangan guru di Kabupaten Bangkalan sekitar 2000 guru. Artinya kalau sekolah SD minimal ada 6 guru kelas, guru olahraga sama guru agama yang PNS,” ujarnya.
Sementara menurutnya, PNS di Bangkalan hanya 8.600. Sedangkan idealnya pegawai di Kabupaten Bangkalan seharusnya 15 ribuan.
“Dan PNS sekarang hanya 8.600 orang jadi kalau honorer di hapus di Bangkalan membutuhkan pegawai sekitara 7 ribuan,” pungkasnya. (sfn/tfk)
