Bangkalan || Rega Media News
Pemerintah Kabupaten Bangkalan terus melakukan rapat koordinasi menjelang pesta demokrasi pemilihan 120 Kepala Desa serentak pada 05 Mei 2021 mendatang.
Bupati Bangkalan, R. Abdul Latif Amin Imron mengatakan, dalam rangka menghindari konflik jelang pelaksanaan Pilkades. Maka pemerintah terus melakukan rapat koordinasi untuk menjaga kondusifitas.
“Karena itu rapat koordinasi yang kita laksanakan ini sebagai langkah untuk mengawal seluruh tahapan Pilkades dengan lancar, aman, tertib dan sesuai dengan regulasi yang ada,” ujar Bupati Bangkalan usai Rakor bersama Forkopimda, Muspika dan Perangkat Daerah terkait, di Pendopo Agung Bangkalan, Jumat (05/02/21).
Menurut Ra Latif, keamanan Pilkades menjadi atensi utama, agar kejadian serupa tidak terulang kembali pada proses tahapan Pilkades berikutnya.
“Dari hasil rakor ini nantinya akan kami perkuat lagi dengan edaran Bupati pada P2KD di setiap desa,” ucap Ra Latif.
Selain itu, kata Ra Latif, kedepan akan terus memantau dan salaing berkodinasi dengan Muspika Kecamatan terkait titik kerawanan disetiap desa.
“Jadi nanti, rencananya kami petakan, mana desa saja yang sekiranya rawan terjadi kericuhan, sehingga tingkat keamanannya akan kami tambah,” ucap Bupati.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Bambang Setiawan mengatakan, dalam Pilkades ini sebetulnya masih tahap persiapan. Namun, masih ada konflik disalah satu desa terkait penetapan P2KD.
Oleh sebab itu, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Pihaknya berharap, agar Muspika kecamatan bisa lebih mensosialisasikan hasil dari rakor ini dimasing-masing desa.
“Utamanya yang perlu disosialisasikan kepada P2KD disetiap desa itu, seperti aturan-aturan yang ada, baik itu Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan surat edaran lainnya,” tegas Bambang.
Saat ditanya jumlah personel keamanan untuk Pilkades, pihaknya mengaku masih belum rampung, karena situasi dibawah masih cenderung berubah-ubah. “Nantinya pembagian personel keamanan akan disesuaikan dengan kebutuhan desa,” pungkasnya. (sfn/sms)
