Jakarta || Rega Media News
Pemerintah telah memutuskan untuk tetap memberikan stimulus sektor ketenagalistrikan, kepada masyarakat dan pelaku usaha, akibat pandemi Covid-19.
Lebih dari 32 juta pelanggan, telah menerima stimulus ketenagalistrikan hingga semester I tahun ini. Pemberian stimulus ini pun, diperpanjang hingga Desember 2021.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jika sebelumnya pemerintah merencanakan anggaran untuk triwulan III 2021 sebesar Rp 2,43 triliun, kini pemerintah menyiapkan lagi Rp 2,54 triliun anggaran, untuk stimulus program ketenagalistrikan pada triwulan IV 2021.
Sementara, rencana realisasi anggaran stimulus ketenagalistrikan pada triwulan III dan IV 2021, mencapai Rp 4,97 triliun.
Menyikapi kebijakan stimulus kelistrikan di masa PPKM berbasis level 2-4 ini, anggota Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, mendukung upaya PLN untuk mensosialisasikan kebijakan itu secara massif.
“Apalagi jika terdapat kenaikan tarif listrik, perubahan kebijakan terkait P2TL dan pelayanan PLN mobile,” ujar Hery, Selasa (31/08/21).
Ombudsman meminta pemerintah untuk memperkuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar subsidi tepat sasaran. Perlu memaksimalkan saluran pengaduan bagi masyarakat.
“Misalnya dengan saluran pengaduan PLN 123 dan PLN mobile. Lalu intensif melakukan sosialiasi dan edukasi kepada masyarakat, terkait kebijakan subsidi listrik,” katanya dalam webinar Perspektif Pelayanan Publik Program Stimulus Sektor Kelistrikan di Masa Pandemi dan Aplikasi PLN Mobile untuk Kemudahan Pelayanan Pelanggan, yang diadakan Gerakan Pemuda (GP) Ansor DKI Jakarta, Selasa (31/08).
Kedepan Hery Susanto mengharapkan, agar stimulus listrik di perkotaan seperti DKI Jakarta, mestinya diarahkan untuk kategori pelanggan listrik 900 VA.
“Sebab, kelompok ini yang paling banyak terdampak pandemi Covid-19. Mereka banyak menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan pekerja yang dirumahkan,” pungkasnya.
Dalam forum yang sama, Tohari Hadiad, mewakili Direktur Niaga dan Manajemen pelanggan PT PLN menyatakan, PT PLN berkomitmen memberikan keringanan pembayaran listrik, bagi masyarakat kecil dalam upaya penanganan pandemi di indonesia.
“Untuk memastikan penerima manfaat mengerti kebijakan itu, PLN gencar melakukan sosialisasi melalui media dan media sosial,” ujarnya.
Di masa pandemi ini, ketika Pemerintah gencar melakukan pembatasan sosial untuk membatasi mobilitas masyarakat. PT. PLN hadir dengan layanan dalam satu genggaman bernama New PLN Mobile, yang diluncurkan pada Desember 2020, serta sudah diunduh 10.5 juta pelanggan.
“Bahkan kini menjadi one stop solution, yang bisa dimanfaatkan pelanggan untuk mengatasi berbagai keluhan seperti gangguan listrik,” katanya.
Pada kesempatan itu, Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Syamsul Ma’arif, dalam sambutannya menegaskan, PWNU menyambut dengan baik, adanya pelayanan yang terbaik PT. PLN dan bermanfaat bagi masyarakat, mengingat peran penting PT. PLN dalam kehidupan masyarakat.
“Mudah-mudahan PLN selalu meningkatkan pelayanan yang terbaik. PLN itu ibarat sinar kehidupan, jika kurang maksimal, maka negeri ini nampak gelap. Perlu penerangan terhadap semua masyarakat,” katanya.
Narasumber diskusi lainnya Ketua PBNU, KH Eman Suryaman, dalam forum mengatakan, di tengah pandemi seperti ini, semua perlu beradaptasi secepat mungkin.
“Salah satunya dengan cara membangun kekuatan bersama, baik pemerintah, swasta, maupun organisasi masyarakat,” ungkap KH Eman Suryaman.
Ia menjelaskan, PLN harus menjaga hubungan dengan konsumen, selain karena perkembangan IPTEK yang pesat, juga karena pandemi, maka pelayanan berbasis digital adalah jawabannya.
Hadirnya PLN Mobile, diharapkan mampu meningkatkan pelayanan terhadap konsumen, baik dari kemudahan informasi maupun transaksi untuk meningkatkan pengguna aplikasi tersebut.
“Tentu diperlukan langkah-langkah tepat, diantaranya bermitra dengan kalangan publik luas,” pungkasnya.
Acara diskusi tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan turut hadir sebagai narasumber Deputi IV Informasi dan Komunikasi Politik KSP RI, Juri Ardiantoro serta Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki.
