SUMENEP • Anggota DPRD Sumenep, Indra Wahyudi, resmi diadukan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD setempat pada Jumat (24/4/2026).

Aduan ini terkait dugaan ujaran kebencian yang dinilai memicu kegaduhan publik.

Laporan tersebut dilayangkan oleh Gerakan Transformasi Nusantara (GTN).

Baca Juga :Korwil SPPG Pamekasan Enggan Buka Data 45 Dapur Bermasalah

Mereka menilai, pernyataan Indra di media sosial tidak mencerminkan sikap bijak sebagai wakil rakyat.

Ketua GTN Sumenep Abdurrahman Saleh, menyebut Indra cenderung menghakimi pihak yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Salah satunya dengan memberikan label negatif kepada masyarakat.

Baca Juga :Korwil SPPG Pamekasan Enggan Buka Data 45 Dapur Bermasalah

“Melabeli orang yang tidak puas dengan program pemerintah di media sosial itu, seolah mengajak pengikutnya untuk membenci pengkritik,” ujar Rahman saat audiensi.

Ia menyoroti penggunaan istilah “anak abah” dan tudingan “cari panggung” dalam unggahan Indra.

Menurutnya, narasi tersebut bersifat arogan, anti-kritik, dan berpotensi memecah belah masyarakat.

“Ini terkesan mengadu domba. Dia ini pejabat publik atau sebenarnya buzzer?” tegas Rahman.

GTN mendesak BK DPRD Sumenep untuk memberikan sanksi tegas jika terbukti ada pelanggaran kode etik.

Mereka juga meminta agar hasil penanganan kasus ini dibuka secara transparan kepada publik.

Menanggapi aduan tersebut, Ketua BK DPRD Sumenep Virzannida akan menindaklanjuti laporan, sesuai mekanisme yang berlaku.

Pihaknya akan melakukan kajian dan penyelidikan lebih lanjut.

“Kami belum bisa menyimpulkan adanya pelanggaran. Aduan ini akan kami kaji ulang untuk memastikan kebenarannya,” jelas Virzannida.

Ia juga mengingatkan seluruh anggota dewan agar lebih berhati-hati dalam berkomunikasi di ruang publik.

“Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat,” ujarnya.

Kasus ini bermula dari unggahan di fanpage Facebook Indra Wahyudi pada Selasa (14/4).

Ia menyebut pihak yang tidak puas terhadap program Presiden Prabowo Subianto sebagai “anak abah”.

Indra menuding ketidakpuasan tersebut bukan karena kualitas program, melainkan faktor kekalahan politik pada Pilpres 2024 lalu. [red]