PKB Bangkalan Siapkan Amunisi Menuju Pemilu dan Pilkada
BANGKALAN • Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bangkalan mulai mematangkan langkah politik untuk menghadapi kontestasi pemilu mendatang.
Selain mempertahankan perolehan kursi legislatif, PKB juga membuka peluang menambah satu kursi serta mempersiapkan strategi menghadapi Pilkada Bangkalan.
Hal itu disampaikan Ketua DPC PKB Bangkalan, Syafiudin Asmoro, dalam kegiatan Orientasi Politik dan Pengukuhan Pengurus DPC PKB Bangkalan periode 2026–2031, Minggu (25/10/2026).
Syafiudin mengatakan, target awal PKB Bangkalan pada pemilu mendatang adalah mempertahankan jumlah kursi legislatif yang telah diperoleh.
Namun, ia juga mendorong konsolidasi yang lebih luas untuk membuka peluang penambahan kursi.
“Target kita sebetulnya mempertahankan kursi yang ada. Namun, saya sebagai Ketua PKB Kabupaten Bangkalan akan melakukan konsolidasi dengan teman-teman PKB se-Madura Raya untuk membangun ambisi bersama, termasuk bagaimana menambah satu kursi lagi,” ujarnya.
Menurutnya, target tersebut membutuhkan ikhtiar dan kerja politik yang terencana. Karena itu, penguatan struktur partai dan konsolidasi kader menjadi bagian penting dalam mempersiapkan diri menghadapi kontestasi politik mendatang.
Selain membahas target legislatif, Syafiudin turut menyinggung peluang PKB dalam kontestasi eksekutif di Kabupaten Bangkalan. Ia menegaskan, partainya memiliki cita-cita untuk merebut kepemimpinan eksekutif dan legislatif, tetapi tetap mempertimbangkan kondisi daerah.
Ia menjelaskan, keputusan mengenai calon kepala daerah yang akan diusung tetap menjadi kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.
Sementara itu, DPC memiliki tanggung jawab menyampaikan pertimbangan berdasarkan kondisi geografis, sosial, politik, dan kultural masyarakat Bangkalan.
“Kalau memang DPP memerintahkan kita untuk mencalonkan seorang bupati dari kader PKB, kita akan mengikuti. Namun, saya punya kewajiban memberikan penjelasan secara rasional tentang kondisi Bangkalan, baik dari aspek geografis, sosial, politik, maupun kultural,” tegasnya.
Syafiudin juga menyebut dukungan terhadap petahana, yakni pasangan Lukman Hakim dan Moh. Fauzan Ja’far, tetap menjadi salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan. Keputusan tersebut, kata dia, akan melihat perkembangan kinerja pemerintahan serta capaian program pembangunan.
Menurutnya, evaluasi terhadap kepemimpinan daerah perlu dilakukan dengan mengacu pada visi dan misi serta indikator pembangunan yang terukur, termasuk data Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kalau progres kepemimpinan Lukman-Fauzan bagus dan target yang ditentukan tercapai, tentu kita akan bersikap rasional. Kita bisa saja mendukung kembali, tetapi jika target tidak tercapai, opsi berkoalisi dengan partai lain juga tetap terbuka,” jelasnya.
Syafiudin menegaskan, strategi politik PKB Bangkalan tidak bisa dilepaskan dari karakteristik masyarakat setempat. Menurutnya, keberadaan ulama, kiai, dan kultur keagamaan yang kuat menjadi pertimbangan penting dalam menentukan arah kebijakan politik partai.
Ia menilai, pendekatan politik di Bangkalan perlu mempertimbangkan nilai-nilai lokal sekaligus mengedepankan kepentingan masyarakat luas.
Di sisi lain, komunikasi dengan partai politik lain juga akan terus dilakukan untuk membangun hubungan dan membuka peluang kerja sama politik.
“Yang penting, bagaimana masyarakat Bangkalan lebih sejahtera, pendidikannya semakin tinggi, angka kemiskinan berkurang, dan lapangan pekerjaan bertambah. Itu yang harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
Lebih lanjut, Syafiudin menekankan, stabilitas politik dan keamanan di Kabupaten Bangkalan merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya satu partai politik.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen politik untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok maupun pribadi.
Menurutnya, perbedaan pilihan politik dan strategi antarpihak harus tetap berada dalam koridor yang mengutamakan kemaslahatan masyarakat.
“Stabilitas politik dan keamanan di Kabupaten Bangkalan menjadi tanggung jawab bersama. Semua pemangku kepentingan dan partai politik harus tetap mengedepankan kepentingan publik, bukan kepentingan golongan, kelompok, atau pribadi,” pungkasnya.
✅ Penulis: Syafin
✅ Editor: Redaksi
