Sumenep, (regamedianews.com)- Salah satu Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh SAANTEROH karena Dinilai telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilu, pada saat rekrutmen penyelenggara Pemilu ditingkat Desa, yakni Desa Aeng Panas.
“Oknum Komisioner KPU Sumenep ini dinilai telah menyalahgunakan kewenanangannya, jadi kami melaporkan ke DKPP,” kata Hairul Umam, Sabtu (08/09/2018).
Menurutnya, pada saat itu di Desa Aeng Panas ada salah satu anggota PPS yang mengundurkan diri atas nama Saiful Bahri, sehingga anggota PPS menjadi berkurang satu orang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk memenuhi kuota jumlah PPS itu, salah satu warga setempat atas nama Hairul Anam yang sebelumnya juga mendaftar secara bersamaan dengan anggota PPS yang mengundurkan diri tersebut kembali mengajukan berkasnya ke KPU melalui PPK Pragaan. Akan tetapi, KPU malah merekrut orang baru, seharusnya secara otomatis Hairul Anam yang ditetapkan sebagai pengganti Saiful Bahri, bukan Ali Sabit.
Baca juga KPUD Bangkalan; PKPI Terancam Dicoret Dari Pileg 2019
“Dengan dasar ini, kami sebagai sekelompok pemuda melaporkan hal tersebut kepada DKPP dengan tujuan DKPP harus bertindak tegas atas hal tersebut. Sebab, apa yang dilakukan oknum komisioner KPU Sumenep ini sudah melanggar aturan yang berlaku,” ujarnya.
Ironisnya lagi, pada saat ditelusuri kenapa harus orang lain yang ditetapkan sebagai Anggota PPS, ternyata berkas yang diserahkan oleh Hairul Anam ke KPU tidak ada atau hilang di mejanya salah satu Komisioner KPU, padahal, berkas tersebut telah diserahkan ke staf salah satu Komisioner KPU.
Oknum komisioner KPU tersebut dinilai telah mengabaikan peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu. Juga dinilai mengambil hak seseorang sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 362 dan penyalahgunaan kekuasaan sesuai Undang-undang Tipikor nomor 20 tahun 2001.
Baca juga Hari Ini, KPUD Sampang Distribusikan Logistik Pilkada
“Ini harus ditindaklanjuti oleh DKPP. Sebab, prilaku oknum komisioner KPU Sumenep ini sudah melanggar aturan yang berlaku,” tandasnya.
Sedangkan Ketua KPU Sumenep, A. Warits saat di konfirmasi mengaku belum mengetahui persoalan tersebut. Sebab, rekrutmen penyelenggara pemilu ditingkatkan Kecamatan hingga Desa itu ada divisinya sendiri.
“Saya belum tahu hal itu. Kalau misalnya nanti ada panggilan atau surat dari DKPP, pasti saya pelajari dulu,” kata Ketua KPU Sumenep, A. Warits. (dr/sup)
