Daerah  

Musrenbang, Pemkab Bangkalan Prioritaskan 6 Bidang Pembangunan

Wakil Bupati Bangkalan Drs. Muhni bersama Kepala Bappeda Bangkalan Muhammad Fahri

Bangkalan, (regamedianews.com) – Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dilaksanakan di gedung pertemuan Ratoh Ebuh, Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangkalan, Rabu (20/03/2019).

Kepala Bappeda Kabupaten Bangkalan, Mohammad Fahri mengatakan, agenda utama dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Bangkalan ini sebagai media koordinasi dan sinkronisasi.

Menurutnya, musrenbang RKPD tersebut merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Pemkab Bangkalan yang disusun berdasarkan masukan dari Desa atau Kelurahan, Kecamatan serta Perangkat Daerah.

“Mulai dari Musrenbang Desa terus Musrenbang Kecamatan, kemudian kami menggelar forum konsultasi publik selama tiga hari beberapa waktu yang lalu, dan ini merupakan puncak Musrenbang”, ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bangkalan, Moh. Mohni mengatakan, Pemkab memprioritaskan pada 6 (enam) bidang pembangunan yang akan dilakukan selama tahun 2020 mendatang. Ke enam bidang pembangunan yang menjadi skala prioritas tersebut, yakni Pengentasan  Kemiskinan, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Perumahan serta Ketenagakerjaan.

Ia juga menjelaskan, menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) angka kemiskinan di Kabupaten Bangkalan selama beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Angka kemiskinan di Bangkalan tahun 2018 mencapai 19,22 persen.

“Awalnya kan dari 23 persen, turun menjadi 21 persen, dan terakhir itu 19 koma sekian persen, katanya. Setiap tahun itu (turun) hampir dua digit lah”, tambahnya.

Mohni menambahkan, dalam mengatasi masalah kemiskinan bukanlah perkara yang mudah. Karena banyak indikator harus dilihat mulai tingkat pendidikan, kesehatan, serta kualitas hidup yang layak.

“Banyak tolak ukurnya, mulai dari kesehatan dan pendidikan, serta sudah hidup layak atau tidak”, terangnya.

Oleh karena itu, lanjut Mohni, untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut harus dimulai dari infrastruktur dasar, yakni pemenuhan kebutuhan dasarnya, dengan menjamin kesehatan dan pendidikan pada masyarakat.

“Dengan menyehatkan masyarakat, dan seberapa besar presentase anak usia sekolah, yang telah bersekolah di daerah itu”, tandasnya. (sfn/hsn/tfk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *