Bangkalan, (regamedianews.com) – Cabang Dinas (Cabdin) Jawa Timur Wilayah Kabupaten Bangkalan di kunjungi mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bangkalan, dalam rangka audensi terkait indikasi pungli yang dilakukan oleh oknum sekolah pada saat pendaftaran siswa baru tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Bangkalan, , Senin (01/07/2019).
Audensi tersebut dilaksanakan sekitar pukul 10:00 Wib di Aula Cabdin Bangkalan dengan dihadiri beberapa kepala sekolah SMAN di Bangkalan, serta Ketua Komite Sekolah SMA dan SMK Bangkalan.
Baca juga Komisi D Sidak PPDB Mengaku Tidak Menemukan Kegiatan Pungli
Menurut Ketua PMII Cabang Bangkalan, Baijuri menyatakan, menemukan beberapa indikasi pungutan yang mengarah pada perbuatan pungli yang dilakukan oleh sejumlah sekolah negeri di Bangkalan, dengan dalih dari sejumlah kepala sekolah untuk pembelian dan melengkapi kelengkapan sekolah seperti seragam dan sebagainya.
Bahkan, menurutnya, dari sejumlah sekolah tersebut penarikan uang dari siswa baru tersebut beragam, ada yang 1.100.000. hingga ada yang sampai 1.600.000. Padahal untuk membeli seragam itu tidak sampai menghabiskan uang yang seperti diminta oleh sekolah tersebut.
Selain itu, pemerintah Jatim telah menyediakan Program pendidikan gratis dan berkualitas (TisTas) untuk jenjang SMA, SMK Negeri dan swasta di Jawa Timur. Namun, janji itu dianggap palsu karena sampai memasuki bulan juli janji politik Gubernur Jatim belum jelas.
“Kami hanya meminta tiga poin kepada kepala sekolah yaitu transparansi kepada wali murid, kembalikan sisa uang yang di pungut dan alokasi pungutan serta sosialisasikan program Tistas kepada masyatakat”, ujarnya.
Sementara itu, Ketua Cabang Dinas Jawa Timur Wilayah Bangkalan Sunarto menanggapi hal tersebut. Menurutnya Cabdin Jawa Timur dan Cabdin wilayah Bangkalan tidak mengeluarkan surat edaran perihal tersebut.
Baca juga Diduga Pungli Surat Nikah, 4 Kepala KUA di Sampang Dipanggil Kejaksaan
“Bahwa dinas Provinsi dan Cabang Bangkalan tidak mengeluarkan surat edaran apapun kepada sekolah-sekolah terkait hal hal yang diadukan PMII”, ungkapnya.
Menurutnya, transparansi untuk kebutuhan personal siswa yang memang ditentukan sekolah dengan diberikan pernyataan oleh sekolah. Namun, pihaknya akan bertindak tegas apabila menemukan mitra instansinya melakukan hal yang tidak wajar. “Jadi besar kecilnya dari masing masing sekolah berbeda”, tambahnya.
Terkait masalah Tistas, pihaknya sampai saat ini belum menerima juklis dari pemerintah Jawa Timur. Walaupun informasi akan dikucurkan awal juli namun pihaknya belum menerima hal tersebut. Sehingga menurutnya, sekolah sekolah melakukan penarikan untuk memenuhi kebutuhan personal siswa.
“Kami sampai saat ini belum terima Juklisnya dan prosedurnya bagaimana. Tistas itu akan berlaku pada tahun ajaran baru, terkait janji ibu Khofifah siswa baru akan menerima seragam gratis, namun sampai hari ini belum ada karna informasinya masih dalam leb”, pungkasnya. (sfn/tfk)
