SUMENEP • Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menerjunkan tim khusus ke Kabupaten Sumenep pada 3-4 September 2026.

Langkah tersebut untuk merumuskan kebijakan pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) berbasis pendekatan Hub and Spoke.

“Sumenep menjadi lokasi utama kajian nasional WP3K bersama Natuna, Sabang, dan Kepulauan Seribu,” ujar Ketua Tim Bappenas, Aditya Widya Pradipta, Kamis (10/09/2026).

Baca Juga :Festival Musik Tong-tong Sumenep: Berkreasi, Tetap Berakar Budaya

Aditya menjelaskan bahwa pemetaan lapangan ini mencakup lima dimensi utama untuk mempercepat pembangunan wilayah kepulauan.

“Kajian itu mencakup transformasi ekonomi, infrastruktur dan konektivitas, ketahanan pangan, air dan energi, serta lingkungan hidup dan sosial ekonomi masyarakat,” kata Aditya.

Selama kunjungan, Bappenas meninjau konektivitas Pelabuhan Kalianget serta mendorong konversi energi terbarukan bersama PLN di wilayah kepulauan.

Baca Juga :Festival Musik Tong-tong Sumenep: Berkreasi, Tetap Berakar Budaya

“Rencana konversi dari PLTD berbahan bakar minyak menuju PLTS berbasis baterai diharapkan bisa mengurangi konsumsi BBM dan biaya produksi listrik, khususnya di Gili Raja dan Kangean,” lanjutnya.

Sektor ketahanan pangan dan air bersih juga menjadi fokus pembahasan lewat dialog dengan kelompok tani Desa Braji, penyuluh pertanian Kecamatan Gapura, Kampung Nelayan Merah Putih di Batang-Batang, serta Perumda Air Minum Sumekar.

“Penguatan ketahanan air bersih dilakukan melalui rencana rehabilitasi jaringan pipa dan pembangunan sumur bor untuk wilayah kepulauan,” terang Aditya.

Selain itu, Bappenas mendorong hilirisasi komoditas lokal saat meninjau pengelolaan garam di PT Mulya Anugerah Sumekar.

“Hilirisasi garam diarahkan untuk mengembangkan produk garam konsumsi premium hingga produk bernilai tambah tinggi seperti garam SPA,” tambahnya.

Seluruh hasil temuan lapangan telah disampaikan langsung kepada Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, sebagai bahan penyusunan program prioritas nasional.

“Rekomendasi kebijakan ini ditargetkan selesai akhir Desember 2026 sebagai dasar standar pembangunan kepulauan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Aditya.

✅ Penulis: Red
✅ Editor: Redaksi