Pemkot Surabaya Alihkan Kendaraan Dinas Ke Mobil Listrik
SURABAYA • Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan transisi penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas terus berlanjut hingga 2027.
Kebijakan ini diambil untuk menghemat anggaran daerah sekaligus menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Saat ini, ada 42 unit mobil listrik yang disewa Pemkot Surabaya untuk operasional pejabat, termasuk Wali Kota Eri Cahyadi.
Secara bertahap, seluruh kendaraan operasional berbahan bakar fosil akan digantikan oleh kendaraan ramah lingkungan ini.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, penggunaan mobil dinas ke depan akan dibatasi secara ketat.
“Jadi nanti insyaallah mobil-mobil yang butuhnya seperti solar, bensin, itu kita ganti semua,” ujarnya, Rabu (30/9/2026).
“Sehingga yang memegang nanti pun juga tidak semuanya dinas, tapi hanya kepala dinas, itu pun mobil listrik,” imbuh Eri.
Ia menjelaskan, opsi sewa kendaraan listrik jauh lebih hemat ketimbang membeli mobil baru atau menanggung kenaikan harga BBM.
Perhitungan cermat telah dilakukan bersama DPRD Surabaya agar belanja daerah jauh lebih efisien.
“Insyaallah karena kalau hitungan sewa (mobil listrik lebih murah) dengan hitungan kita beli sekaligus dengan harga BBM yang naik,” ungkap Eri.
Meski ada pemangkasan, Pemkot tetap menyediakan armada operasional khusus bagi dinas berkebutuhan tinggi.
“Contohnya seperti mobil patroli Satpol PP dan truk operasional Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM),” terangnya.
Eri menambahkan, evaluasi anggaran kendaraan operasional ini bertujuan agar dana APBD bisa dialihkan untuk program yang dampaknya dirasakan langsung oleh warga.
“Jadi kita melakukan evaluasi betul dengan DPRD, sehingga anggaran-anggaran itu kita jaga betul sehingga akan terasa betul untuk masyarakat,” tuturnya.
Untuk efisiensi mobilitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemkot juga mendekatkan pusat pelayanan hingga ke tingkat Balai RW.
“Karena itulah kantornya berpindah ke Balai RW. Satu, mendekatkan diri ke masyarakat. Yang kedua, tidak ada lagi jarak yang panjang ketika membutuhkan kebutuhan,” terang Eri.
Sementara untuk koordinasi antar-dinas, Eri mendorong pemanfaatan teknologi secara maksimal.
Rapat koordinasi kini diutamakan secara daring agar keputusan bisa diambil lebih cepat tanpa membuang anggaran perjalanan.
“Kalau ada yang tanya, ‘Gimana, Pak, kalau dia itu membutuhkan dinas yang lainnya?’ Bisa rapat pakai Zoom, diputuskan hari itu,” pungkasnya.
✅ Penulis: Bas
✅ Editor: Redaksi
