Jelang Pilkada 2020, Pemeritah Kota Blitar Gelar Rakor Kewaspadaan Dini Isu Sosial

0
362
Suasana saat berlangsungnya rakor tim kewapadaan dini pemerintah daerah.

Blitar, (regamedianews.com) – Pemerintah Kota Blitar menggelar rapat koordinasi (rakor) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah. Rapat digelar pada Kamis (29/08/2019), di ruang Sasana Praja kantor Pemkot Blitar bersama Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah di persiapkan sejak dini untuk mengantisipasi permasalahan politik menjelang Pilkada 2020 mendatang.

Rakor dibuka oleh Plt Walikota Blitar melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Didik Hariyadi. Pasca dibuka, kegiatan yang diikuti oleh sejumlah jajaran Forkopimda Blitar, petinggi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Blitar, Camat dan Lurah se-Kota Blitar, hingga elit organisasi sosial kemasyarakatan Kota Blitar itu dimulai.


Didik Hariyadi juga menjelaskan, rakor ini dilaksanakan sebagai reaksi awal, atas akan dimulainya proses tahapan jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 mendatang.

Kemudian, pertemuan ini sekaligus membentuk konsep kerja yang dirumuskan bersama pemerintah, untuk mencegah hal hal terjadinya potensi gesekan-gesekan persoalan politik yang mulai menyeruak di lingkungan masyarakat Kota Blitar.

“Istilahnya kan hidung, mata dan telinga dari pemerintah harus terpasang. Jadi jangan sampai potensi-potensi gesekan sosial, apalagi isu SARA itu jangan sampai terjadi di Kota Blitar sebelum, saat pelaksanaan dan pasca pelakanaan Pilkada tahun 2020 nanti”, jelas Didik Hariyadi saat di kantor Walikota Blitar.

Diterangkannya, komposisi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah ini meliputi pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan, MUI Kota Blitar, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kota Blitar, hingga jajaran Forkopimda Blitar.

Tim Kewaspadaan Dini akan mencari dan mendeteksidan mencegah hal hal yang tidak di inginkan yang bisa mengganggu jalanya pelaksanaan pilkada tahun 2020 mendatang.

“Mulai persiapan anggaran, konsep pelaksanaan kerja, hingga penindakan teknis pencegahan isu perkembangan politik yang mulai berkembang dinamis di lingkungan masyarakat bisa dikelola untuk tercipta situasi yang kondusif dan terkendali”, pungkasnya. (Mst/Hms,Adv)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here