Bangkalan, (regamedianews.com) – Badan Peneliti Independent Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Kabupaten Bangkalan menggelar aksi unjuk rasa di depan BRI cabang Bangkalan dan Dinas Sosial setempat, Rabu (4/9/2019).
Puluhan Massa itu mendesak BRI dan Dinas Sosial Bangkalan dalam penyaluran PKH dan BPNT secara transparansi keterbukaan informasi data dan fakta.
Badan Peneliti Independent Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Bangkalan itu juga meminta BRI untuk membuka data gagal buka rekening kolektif (burekol).
“Kami meminta keterbukaan data PKH tahap 1 sampai 4 tahun 2018 dan 2019 yang sudah di finalisasi,” kata Kordinator Aksi Yudika, Rabu (4/9/2019).
Sementara itu, Pimpinan BRI Cabang Bangkalan Sudono, saat menemui massa aksi meminta kesempatan kepada masyarakat agar pihak BRI melaksanakan tugas dengan baik dan lancar.
Pihaknya juga mengaku masih banyak data yang harus diperbaiki, sehingga pihaknya meminta kepada masyarakat agar diberikan waktu menyelesaikan.
“Jadi kalau adanya aksi seperti ini bisa jadi teman teman yang bekerja bisa terganggu. Sekali lagi kami memohon dikasih kesempatan kepada TKSK, pendamping dilapangan, petugas BRI dan sebagainya”, ujarnya.
Terpisah, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Iwan Setiyawan saat menemui aksi mengatakan, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah validasi data terpadu harus ada di masing-masing desa. Dengan cara melakukan musyawarah desa bersama masyarakat setempat.
“Itu yang harus dibantu oleh rekan-rekan agar proses verifikasi dan validasi basis data terpadu ini segera selesai. Karna dengan selesainya proses validasi yang ada ditingkat desa maka bantuan-bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah bisa tepat sasaran”, pungkasnya. (sfn/tfk)
