Cimahi, (regamedaneews.com) – Diskusi ‘Bincang Warga’ yang di inisiasi Forum Wartawan Cimahi (Forwatch) dengan mengusung tema ‘Stadion Sangkuriang Siapa Peduli’ mendapatkan respon baik dari pihak Eksekutif maupun legeslatif juga undangan yang hadir.
Ini merupakan kegiatan positif yang perlu di apresiasi, karena sama halnya seperti program DPRD di 2019-2024. “DPRD juga ingin model seperti ini. Diskusi terbuka, masyarakat bisa menyampaikan ide-idenya”, ungkap Ahmad Zulkarnaen Ketua DPRD Kota Cimahi saat membuka diskusi, di pendopo kantor DPRD setempat, Kamis (16/1/20) kemarin.
Edi Moelyo Ketua Persatuan Sepak Bola Kota Cimahi (PSKC) di dalam diskusinya menyampaikan, PSKC saat ini masih belum punya Stadion sendiri, masih numpang di tempat orang. “PSKC seperti musafir”, ketus Edi.
Padahal, PSKC sekarang sudah lolos ke liga dua, dan menurutnya itu suatu prestasi. Kota Cimahi bisa terbawa harum karena sepak bolanya, apalagi di kancah tingkat Nasional.
“Seperti Raja Ampat, yang dulunya kurang di kenal. Tapi karena sepak bolanya maju, namanya sekarang semakin di kenal. Jika saja pihaknya di perkenankan mengelola Stadion Sangkuriang, saya siap”, sambungnya.
Menyikapi apa yang di sampaikan Ketua PSKC, Agus Solihin Sebagai Dewan yang mewakili Komisi IV juga menyarankan, Stadion Sangkuriang tidak harus di pugar seluruhnya, untuk sementara waktu bisa saja di perbaiki dulu. Sambil menunggu bantuan Provinsi Jawabarat turun.
“Yang terpenting bisa di fungsikan kembali, sebagai tempat PSKC bernaung. Karena kan dalam waktu dekat ini liga dua nya sudah akan di mulai, jadi PSKC harus punya rumah”, ungkap Agus.
Dan kalau pun, lanjut Agus, pihak pemerintah Kota Cimahi memberikan wewenang pengelolaannya kepada PSKC, harus memenuhi kaidah hukum yang berlaku, jangan sampai menjadi temuan.
Sementara itu Budi Raharja Kepala Dinas Disbudparpora Kota Cimahi menjelaskan, pihaknya sudah mengajukan proposal terkait pembangunan Stadion Sangkurian, ia berdalih, pengajuan proposal itu harus melalui mekanisme yang ada.
“Pemkot Cimahi, sudah berupaya dengan mengajukan proposal itu ke tingkat Provinsi. Namun sekali lagi, Acc dan tidaknya, yang menentukan orang yang menerima proposal”, sanggah Budi. (agil)
