Pamekasan || Rega Media News
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Pamekasan mengapresiasi berbagai capaian yang telah di peroleh oleh Bupati Pamekasan selama tahun 2020. Namun, pihaknya juga mempertanyakan berbagai capaian yang telah diterima Bupati Pamekasan selama tahun 2020.
Menurutnya capaian dan keberhasilan Bupati selama tahun 2020 tidak sebanding fakta yang ada di lapangan. Salah satunya di bidang pendapatan asli daerah (PAD) yang di canangkan sebesar Rp 182 M dan terealisasi sebesar Rp 232.262.000.470.74 yang sudah dinilai sangat memuaskan oleh pihak eksekutif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bagi kami fraksi PPP justru malah mempertanyakan pihak eksekutif bagaimana mekanisme perhitungan sehingga terjadi selisih yang sangat banyak atau lebih dari proyek perencanaan sebesar Rp 49 M lebih,” terang Muksin saat membacakan pemandangan umum fraksi PPP dalam rapat paripurna DPRD Pamekasan pemandangan umum laporan LKPJ Bupati tahun 2020 Rabu (10/03/2021).
Selain di bidang PAD fraksi PPP juga mempertanyakan di bidang infrastruktur yang menurutnya saat ini masih banyak permasalahan dijalan poros desa yang saat ini telah ditingkatkan menjadi jalan kabupaten.
Namun, faktanya peningkatan poros yang ada di Bumi Gerbang Salam tidak berimbang dengan dana yang disediakan oleh Kabupaten, sehingga menimbulkan fitnah dimasyarakat pedesaan.
“Seakan Kepala Desa (Kades) mengabaikan keadaan jalan rusak di desa padahal jalan tersebut saat ini telab berubah status nya menjadi jalan Kabupaten. Namun itu tidak disosialisasikan kepada hal layak masyarakat,” tembahnya.
Pihaknya juga berpendapat kalau program E- Lorong yang telah diluncurkan oleh Bupati Pamekasan masih belum begitu maksimal.
“Faktanya masih banyak terdapat jalan rusak di berbagai daerah yang ada di Pamekasan dan masih belum dilakukan upaya perbaikan,” ungkapnya.
Lebih lanjut pihaknya juga mempertanyakan di bidang pelayanan dan kesehatan masyarakat yang menurutnya saat ini pemerintah hanya gencar melakukan kinerja berbasis seremonial dan hanya ramai di media sosial.
Namun, faktanya tidak ada yang kongkrit serta menyentuh langsung pada kepentingan dan keperluan masyarakat kecil di Pamekasan.
“Contohnya, di RSUD Waru hasil sidak dari Komisi IV kemaren masih banyak kekurangan disana berupa ruangan IGD yang bocor, ipal yang tidak berfungsi secara maksimal serta fasilitas lainnya yang kurang perawatan,” pungkasnya.
