Sampang || Rega Media News
Isu penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Sampang, Madura, hingga tahun 2025, masih menjadi teka-teki dan tanda tanya besar dikalangan masyarakat.
Menyikapi isu tersebut, anggota Komisi I DPRD Sampang R. Aulia Rahman angkat bicara. Ia menduga, isu penundaan Pilkades serentak tersebut bagian dari manuver politik Pimpinan Daerah Kabupaten Sampang, dalam hal ini Bupati Sampang.
“Rencananya Pilkades serentak di Sampang ini akan dilaksanakan pada bulan 11 (November) tahun 2021, meski hingga saat ini masih belum di sahkan dan ditetapkan,” ujar Aulia, Senin (17/05/21).
Kendati demikian, tegas Aulia, di kabupaten lain di Madura sudah ada kepastian dan bahkan selesai menggelar pilkades pada tahun ini. Namun, kenapa di Sampang masih belum jelas.
“Di Bangkalan selesai menggelar Pilkades, di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep tanggal dan bulan pelaksanaan sudah ada kejelasan. Kog Sampang belum jelas, ada apa ?,” cetusnya.
Anggota Banggar DPRD Sampang ini juga mengatakan, ia memastikan anggaran Pilkades 2021 sudah siap, termasuk anggaran keamanan dan juga dana Covid-19.
“Tak hanya itu, bahkan anggaran Covid-19 di setiap desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (DD) juga sudah ada. Kalau masih diundur itu tidak masuk akal,” bebernya.
Aulia mengungkapkan, semua kebijakan tersebut menjadi kewenangan Bupati Sampang. Namun, apabila Pilkades diundur harus ada alasan yang tepat dari Pemkab Sampang, sehingga tidak menimbulkan konflik dibawah.
“Saya sudah konsultasi kepada Kementrian Dalam Negeri. Menurut Kemendagri, Pilkades bisa diundur itu bukan hitungan tahun tapi hari ataupun bulan, itupun harus ada alasannya,” tegas Aulia.
Anggota dewan dari fraksi Demokrat ini juga mempertanyakan, alasan Pemkab Sampang hingga menimbulkan isu akan menunda Pilkades pada tahun 2021.
“Perbup soal Pilkades belum selesai dibahas ditingkat Komisi 1. Saya berharap Pemkab Sampang tetap melaksanakan Pilkades yang sudah di agendakan pada bulan November 2021 mendatang,” jelas Aulia.
Menurutnya, jika Pemkab Sampang melakukan penundaan Pilkades, tentu berdampak pada masa jabatan dan periode masa bhakti pejabat kepala desa.
“Jika Pilkades yang rencananya akan dilaksanakan pada akhir tahun ini ditunda, tidak menutup kemungkinan akan menjadi bumerang. Salah besar, jika Pemkab Sampang menunda Pilkades ini,” pungkas Aulia.
