Sampang || Rega Media News
Bupati Sampang H. Slamet Junaidi melantik dan mengambil sumpahnya sebanyak 7 pejabat Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah eselon II, atau jabatan pimpinan tinggi pratama di Pendopo Trunojoyo Sampang, Jumat (01/10/21) pagi.
Pelantikan tujuh Kepala OPD tersebut dihadiri Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang H. Yuliadi Setiawan, Asisten Pemkab dan Kepala OPD.
Adapun tujuh pejabat yang dilantik diantaranya H. Marnilem, dilantik sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Sampang.
R. Chalilurrahman, dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang. Mohammad Fadeli, dilantik sebagai Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA).
Kemudian dr. Abdulloh Najich, dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB). Arief Lukman Hidayat, dilantik sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sampang.
Edi Subinto dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Majid Syamroni dilantik sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker).
Bupati Sampang H. Slamet Junaidi mengatakan, pelantikan pejabat eselon dua telah sesuai prosedur yang diatur dalam regulasi termasuk izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
“Saya garis bawahi para pejabat baru yang dilantik harus tertib administrasi dan mematuhi perundang-undangan. Mereka telah memiliki kompetensi dan rekam jejak di bidangnya masing-masing,” ujarnya.
Menurutnya, para pejabat baru memiliki beban dan tanggung jawab dalam pembinaan kepegawaian dan menjawab beragam tantangan pada masa mendatang.
Diharapkan, mampu bersinergi dengan OPD lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan dan mengelola keuangan daerah. Sehingga bisa menyumbangkan kontribusi positif guna mewujudkan good government.
“Untuk pejabat baru, segera cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja dan bekerja secara maksimal. Terlebih, pandemi Covid-19 belum berakhir sehingga butuh penanganan khusus baik aspek kesehatan, ekonomi maupun sosial,” pungkasnya.
