Pernyataannya Dianggap Bikin Gaduh, Kemendagri Panggil Bupati Kepulauan Meranti

- Jurnalis

Senin, 12 Desember 2022 - 22:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption: Bupati Kepulauan Meranti saat dipanggil Sekjen Kemendagri, (dok. foto istimewa).

Caption: Bupati Kepulauan Meranti saat dipanggil Sekjen Kemendagri, (dok. foto istimewa).

Jakarta,- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memanggil Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, akibat pernyataannya saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru beberapa waktu lalu, yang dianggap menimbulkan kegaduhan.

Dalam pernyataannya, saat Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah itu, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, diduga menuduh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia dengan bahasa yang dinilai tidak pantas.

Memenuhi penggilan Kemendagri tersebut, Muhammad Adil, diterima oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Suhajar Diantoro, dengan didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni, di ruang kerja Sekjen Kemendagri, Senin (12/12/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di hadapan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, Sekjen Kemendagri Republik Indonesia Suhajar Diantoro mengingatkan, untuk menjaga etika dalam berkomunikasi. Ia menyayangkan sikap dan pernyataan Adil yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik. Seharusnya, sebagai pejabat publik Adil memberikan teladan bagi masyarakat.

“Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” tutur Suhajar usai pertemuannya dengan Adil, Senin (12/12/2022).

Baca Juga :  Bantuan Beras Kemensos Bau Apek, Wagub Jatim Minta Stop Distribusi

Suhajar menegaskan, Kemendagri tidak akan membiarkan, jika ada Kepala Daerah yang bersikap arogan. Menurutnya, Kepala daerah harus mampu menjaga etika, termasuk dalam bertutur. Sekali pun memiliki perbedaan pendapat maupun pandangan dengan pihak lain.

“Kemendagri tak segan-segan akan menegur Kepala Daerah yang bertindak di luar etika, semestinya dimiliki oleh seorang pejabat publik. Sangat tidak dibenarkan sikap berkata kasar. Kemendagri sangat prihatin dan memperingatkan kepada seluruh Kepala Daerah, agar tidak meniru perilaku yang justru mencoreng citra pemerintah,” tegas Suhajar.

Lebih lanjut Suhajar meminta, Kepala Daerah mampu menjaga perilaku, terlebih di tengah akses informasi yang begitu mudah. Pasalnya, setiap perkataan maupun perbuatan yang melanggar etika, bisa sangat mudah diketahui masyarakat dan menjadi catatan buruk bagi pemerintah.

“Apalagi kegaduhan ini dilontarkan pejabat publik kepada entitas pemerintah lainnya, sangat tidak elok. Sekali lagi, semua bisa dibicarakan dan diselesaikan dengan baik dan bijaksana,” terang Suhajar.

Baca Juga :  Mitigasi Bencana, Polisi Sampang Latihan Water Rescue

Suhajar menambahkan, terkait harapan pembagian dana bagi hasil (DBH), Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah bakal memfasilitasi pertemuan dan pembahasan lebih lanjut antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kemenkeu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), maupun pihak terkait lainnya.

“Kami akan memfasilitasinya agar permasalahan mengenai DBH dapat terselesaikan dengan baik,” tandasnya.

Setelah bertemu dengan Sekjen Kemendagri, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian juga menemui Muhammad Adil dan menegur keras atas perilakunya.

Mendagri menegaskan, sebagai Kepala Daerah, apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan.

Sebelumnya, diketahui pernyataan Adil menuai kontroversi, karena menyebut jajaran Kemenkeu berisi iblis atau setan. Adil melontarkannya dalam Rakornas yang salah satunya dihadiri oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu Luky Alfirman.

Kemarahan tersebut ia lontarkan karena menilai pembagian DBH minyak yang diterima daerahnya tidak sesuai. Pernyataan itu kemudian membuat gaduh dan telah banyak diberitakan media massa, baik media cetak maupun elektronik.

Berita Terkait

Menkes RI Dukung Relokasi RSUD Sampang
Rekrutmen Sekolah Kedinasan di Sampang Resmi Dibuka
BPJS Ketenagakerjaan Dukung Grab dan Kementerian UMKM
Bupati Sampang Genjot Dua Program Prioritas
Dirjenpas Sambangi Petugas Lapas Nabire Dianiaya Napi
LPPM Uniska Banjarmasin Gelar Family Ghatering Bareng Madura Travel
Kemendikti Saintek Gaungkan Program ‘Kampus Berdampak’
KPK Sambangi Kantor SMSI, Jalin Kerjasama Cegah Korupsi di Sektor Usaha Media Siber

Berita Terkait

Jumat, 20 Juni 2025 - 10:22 WIB

Menkes RI Dukung Relokasi RSUD Sampang

Kamis, 19 Juni 2025 - 05:26 WIB

Rekrutmen Sekolah Kedinasan di Sampang Resmi Dibuka

Rabu, 18 Juni 2025 - 11:04 WIB

BPJS Ketenagakerjaan Dukung Grab dan Kementerian UMKM

Sabtu, 7 Juni 2025 - 07:24 WIB

Bupati Sampang Genjot Dua Program Prioritas

Rabu, 4 Juni 2025 - 16:42 WIB

Dirjenpas Sambangi Petugas Lapas Nabire Dianiaya Napi

Berita Terbaru

Caption: didampingi istri, Kapolres Bangkalan AKBP Hendro Sukmono berikan potongan tumpeng kepada anggotanya saat momen Hari Bhayangkara ke-79.

Daerah

Polres Bangkalan Komitmen Layani Masyarakat

Selasa, 1 Jul 2025 - 20:34 WIB

Caption: Kapolres Sampang AKBP Hartono saat pimpin upacara HUT Bhayangkara ke-79, (sumber foto: Humas Polres Sampang).

Daerah

Kapolres Sampang: ‘Polri Untuk Masyarakat’

Selasa, 1 Jul 2025 - 18:30 WIB

Caption: Bupati Sampang H.Slamet Junaidi sampaikan sambutan saat acara silaturahmi dan haul masyayikh Ponpes Bata-Bata, (sumber foto: Prokopim Pemkab Sampang).

Ragam

Bupati Sampang Minta Doa Kiai: ‘Relokasi RSMZ Lancar’

Selasa, 1 Jul 2025 - 12:47 WIB

Captiom: tujuh CPNS baru saat mengikuti apel di halaman kantor Lapas Narkotika Pamekasan, (foto istimewa).

Daerah

Lapas Narkotika Pamekasan Tambah Energi Baru

Selasa, 1 Jul 2025 - 07:23 WIB