Kendari,- Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengatakan, Kemendagri terus mendorong penguatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hal itu disampaikannya, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, di Hotel Claro Makassar dan Kendari, Rabu 14 Desember 2022 hingga Kamis 15 Desember 2022.
Kegiatan tersebut, turut dihadiri oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Rakorwasda ini sebagai momentum koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mewujudkan komitmen bersama penguatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana memiliki fokus pengawasan pada aspek pengawasan BUMD, pelayanan publik, keuangan daerah, dan keuangan desa,” ujar Tomsi di sela kunjungannya.
Tomsi mengatakan, pembinaan dan pengawasan sudah harus dilakukan sejak tahap perencanaan program, pengorganisasian, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga evaluasi.
“Sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita hindari bersama. Di samping itu dalam rangka peningkatan kapasitas APIP daerah, perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan pengawasan secara berkelanjutan sesuai fokus pengawasan yang telah disusun,” tegasnya.
Tomsi juga berharap, Rakorwasda yang telah dilaksanakan itu bisa menjadi pendorong spirit bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah, untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.
