Surabaya,- Masyarakat Bangkalan kian menyoroti lambannya proses pengalihan Participating Interest 10% Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi, terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Timur.
Yaitu PT Petrogas Jatim Utama (PJU), dan BUMD Kabupaten Bangkalan yaitu PT Sumber Daya Bangkalan, melalui Perusahaan Perseroan Daerah (PPD), PT Petrogas Jatim Adipodai.
Masyarakat Bangkalan terus menagih janji pengalihan Participating Interest (PI) sebesar 10% tersebut dari PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO).
Pengalihan PI tersebut, telah memasuki tahap akhir, yakni tahap 9 (sembilan) dari 10 (sepuluh) tahapan berdasarkan Permen ESDM No. 37/2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10%.
Meski sudah memasuki tahap akhir, masyarakat Bangkalan menilai pengalihan PI tahap akhir tersebut terkesan dipersulit oleh PHE WMO. Oleh sebab itu, Gabungan Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Bangkalan (GM2PB) melakukan audensi ke kantor SKK Migas PHE WMO di Surabaya, Rabu (15/02/2023) kemarin.
Ketua GM2PB Kholilurrahman mengatakan, pihaknya mendatangi kantor Skk Migas untuk meminta kepastian pengalihan PI 10 persen. Namun, dia merasa kecewa lantaran dirinya setiba dikantor SKK Migas sempat tidak diperbolehkan masuk. Padahal, secara administratif Standart Operasional Perusahaan pihaknya mengaku sudah mengikuti.
“Saya kemarin kesini sudah memasukan surat secara resmi dan saya juga sudah bawa hasil screaning swab antigen kesini. Kok malah kita dipersulit begini. Kita ini tamu,” kata dia kepada petugas keamanan di Pintu masuk. Rabu (15/2/2023).
Tak hanya, pihak keamanan yang menjaga di lokasi, melainkan ada petugas yang berseragam loreng seperti TNI dan petugas berseragam seperti polisi yang ikut memberikan penjelasan kepada massa GM2PB.
Junaidi Kepala Keamanan mengatakan, dirinya tidak mempersulit, justru sejak mereka mengantarkan surat sudah dilayani dengan baik.
“Kita bukan mempersulit, kita hanya menjelaskan bahwa disini ada SOP nya, kemarin waktu mengantarkan surat sudah saya jelaskan kok. Tolong jangan disalahkan tafsir,” ujar dia.
Menurut Junaidi kedatangan warga Bangkalan ini dinilai kurang spesifik perihal keperluannya untuk bertemu dengan pejabat di dalam.
“Kalau tanyak kantor PHE WMO itu di Gresik, bukan disini kalau kantor SKK Migas juga sudah tidak disini tapi di daerah Kertajaya, silahkan kesana. Eh malah ngotot. Saya cuma menjelaskan ini,” papar Junaidi.
Junaidi hanya menjalankan tugas sebagai kepala keamanan. Jika belum ada konfirmasi dari pimpinannya untuk bisa menemui dirinya tak bisa berbuat banyak.
“Coba di telfon saja Pak Heri, kalau mau menemui, monggo saya disini hanya bertugas,” cetus dia.
Sekitar 30 menit lebih, petugas dan warga Bangkalan itu nyaris saling naik pitam. Namun akhirnya bisa masuk kedalam setelah salah satu orang pejabat di dalam keluar.
Kholilurrohman menegaskan, kedatangannya, hanya ingin menanyakan kepastian PI kapan bisa diserahkan ke warga Bangkalan. “Tujuan kita hanya itu, tidak ingin membuat rusuh,” pungkasnya.
