PAMEKASAN,- Rapat pembubaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pilkada 2024 di Desa Baddurih, Pademawu, Pamekasan, diduga dikongkalikong (tidak transparan).
Pasalnya, saat rapat pembubaran yang dilaksanakan di kantor balai desa setempat, Selasa (10/12) kemarin, sebagian anggota KPPS tidak dapat undangan.
Ironisnya dugaan kongkalikong itu terkuak, setelah KPPS dari beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Baddurih, tidak dilibatkan dalam rapat tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Informasi yang dihimpun awak media, undangan rapat pembubaran hanya disampaikan ke sebagian anggota KPPS, melalui pesan singkat whatsapp.
Mereka menduga , rapat pembubaran itu ada unsur kesengajaan, dengan tidak mengundang seluruh anggota KPPS.
“Ada undangan tapi dadakan dan itupun hanya sebagian,” ujar salah satu anggota KPPS di Desa Baddurih kepada awak media, Kamis (12/12).
Bahkan mereka menduga, hal tersebut merupakan kongkalikong oknum Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Mirisnya, ia dan rekan-rekannya diundangan secara mendadak (30 menit sebelum rapat pembubaran KPPS, red).
“Sedangkan waktu itu, kami mempunyai kesibukan lain. Jadi, karena tidak hadir dalam rapat, oknum PPS punya alasan untuk tidak memberikan uang transportasi,” bebernya.
Sementara, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Supriyadi saat dimintai keterangan mengatakan, pembubaran KPPS di Desa Baddurih tidak ada keterbukaan.
“Kami juga tidak mendapat undangan dari PPS. Diduga ini semua ada unsur kesengajaan, karena ingin memanipulasi anggaran,” ujarnya.
Terpisah, Tajul Arifin komisioner KPU Pamekasan menjelaskan, pihaknya sudah menginstruksikan kepada PPS sehari sebelum rapat pembubaran dilaksanakan,
Bahkan, pihaknya sudah menyelesaikan semua pembiayaan termasuk Desa Baddurih, termasuk biaya transportasi KPPS, Linmas dan PKD.
“Silahkan hubungi ketua PPSnya, kalau dari kita sudah 100% ke semua PPS seluruh Pamekasan,” pungkas Tajul, saat dikonfirmasi awak media melalui pesan whatsappnya.
