Perkuat Peran Legislatif Mahasiswa Dengan DPRD Jatim

- Jurnalis

Kamis, 8 Mei 2025 - 12:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption: penyerahan cinderamata usai MPM Unesa menggelar peningkatan kapasitas mahasiswa kolaborasi dengan DPRD Jawa Timur.

Caption: penyerahan cinderamata usai MPM Unesa menggelar peningkatan kapasitas mahasiswa kolaborasi dengan DPRD Jawa Timur.

Surabaya,- Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Negeri Surabaya (Unesa) telah menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas.

Bertajuk “Optimalisasi Peran Legislatif Mahasiswa dalam Transformasi Kepemimpinan Intelektual untuk Membentuk Moral Generasi Muda dan Mengatasi Brain Rot” di Ruang Paripurna DPRD Jawa Timur.

Acara tersebut dihadiri oleh 100 peserta, termasuk pengurus inti MPM, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) se-Unesa.

Tujuannya, memperkuat pemahaman kelembagaan legislatif melalui dialog langsung dengan praktisi pemerintahan, sekaligus menjawab tantangan degradasi moral generasi muda (brain rot).

Ahmad Faza, Wakil Ketua Umum MPM Unesa menambahkan, kolaborasi dengan DPRD Jatim diharapkan menjadi fondasi untuk membangun kepemimpinan intelektual yang mampu melawan isu-isu moral pemuda.

Pembina Organisasi Mahasiswa Unesa yang diwakili oleh Rojil Nugroho Bayu Aji menyoroti perlunya sinergi antarlembaga, untuk menciptakan lingkungan kampus yang dinamis dan berintegritas.

Pemaparan materi pertama disampaikan Multazamud Dzikri, M.Pd., Anggota Komisi C DPRD Jatim. Ia membahas struktur kelembagaan legislatif dan proses penganggaran daerah.

Ia menjelaskan, perbedaan tugas antara Komisi C (pengelolaan APBD, aset daerah, dan perencanaan fiskal) dengan Komisi B (pengawasan kinerja pemerintah daerah).

Baca Juga :  Mensos Bakal Tindak Tegas Oknum Yang Lakukan Penyelewengan Bansos

Dzikri juga mencontohkan prinsip money follow program dalam alokasi APBD untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif.

“Legislatif harus memastikan setiap kebijakan berpihak pada keadilan dan transparansi,” tegasnya, Kamis (8/5/25).

Sesi materi kedua tentang penyusunan peraturan daerah rencananya diisi oleh Yordan M. Batara-Goa, namun batal hadir karena agenda mendesak.

Peserta diajak diskusi mendalam, terkait keterlibatan Komisi C dalam pemerintahan dan masyarakat menunjukkan pentingnya fungsi check and balance legislatif untuk mencegah kebocoran anggaran.

Diskusi juga menyentuh strategi penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang partisipatif, melibatkan masukan masyarakat melalui kajian mendalam dan uji publik.

Pada sesi tanya jawab, peserta mengajukan sejumlah pertanyaan kritis. Dyah Ayu dari Komisi Kelembagaan MPM menanyakan peran legislatif mahasiswa dalam membantu masyarakat menghadapi antrean BPJS di RS dr. Sutomo.

Dzikri menyarankan agar mahasiswa dapat membuat panduan administratif atau berkolaborasi dengan rumah sakit untuk pendampingan pasien.

Pertanyaan lain menyoroti mekanisme pengawasan legislatif terhadap eksekutif, dijawab dengan merujuk UU No. 17/2011 yang mengatur hak interpelasi dan angket.

Baca Juga :  Bupati Bangkalan Serahkan Dokumen Gelar Pahlawan Syaikhona Kholil

Vito Dafanda dari Badan Eksternal MPM menanyakan patokan DPRD dalam menyikapi RUU TNI. Dijelaskan bahwa meskipun fokus DPRD adalah isu daerah, sikap terhadap RUU nasional harus selaras dengan konstitusi dan perlindungan HAM.

Terkait strategi pengurangan dan realokasi APBD atau efisiensi anggaran yang merupakan isu hangat akhir-akhir in, menekankan Prioritas utama adalah program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan. Penghematan dilakukan dengan menunda belanja non-urgen.

Sementara, Ananda Michael Ketua Umum MPM berharap kolaborasi ini menjadi langkah awal untuk membangun sistem legislatif kampus yang transparan dan responsif.

“Melalui forum ini, kami ingin memperkuat peran mahasiswa sebagai calon pemimpin yang berintegritas, siap menghadapi tantangan seperti brain rot hingga isu kebijakan publik,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menyoroti pentingnya pembelajaran dari ahli, untuk mendorong mahasiswa memahami kompleksitas tata kelola pemerintahan.

Dengan demikian, MPM Unesa berkomitmen terus mengoptimalkan fungsi legislatif melalui pengawasan ketat, advokasi strategis dan kolaborasi lintas sektor.

Berita Terkait

Bupati Sampang Peduli Anak Hidrosefalus dan Disabilitas
H. Supriadi Owner Rokok Makayasa Sabet Penghargaan SMSI Award 2025
Merasa Difitnah, PT LIL Akan Tempuh Jalur Hukum
Pengurus SMSI Madura Raya Dikukuhkan
Sesdirjendikti Apresiasi Budidaya Lele Probiotik Inovasi UTM
Bupati Sampang Raih SMSI Award 2025, Katagori Kepala Daerah Inovatif Tata Kelola Pembangunan di Madura
Jalur Alun-Alun Sampang Dibuat Satu Arah
Gaet Polres dan Brimob Bersinergi Perangi Halinar
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 31 Mei 2025 - 09:02 WIB

Bupati Sampang Peduli Anak Hidrosefalus dan Disabilitas

Kamis, 29 Mei 2025 - 21:14 WIB

H. Supriadi Owner Rokok Makayasa Sabet Penghargaan SMSI Award 2025

Kamis, 29 Mei 2025 - 20:39 WIB

Merasa Difitnah, PT LIL Akan Tempuh Jalur Hukum

Kamis, 29 Mei 2025 - 09:26 WIB

Sesdirjendikti Apresiasi Budidaya Lele Probiotik Inovasi UTM

Rabu, 28 Mei 2025 - 21:49 WIB

Bupati Sampang Raih SMSI Award 2025, Katagori Kepala Daerah Inovatif Tata Kelola Pembangunan di Madura

Berita Terbaru

Caption: Ketua PKK Kabupaten Sampang (Selviana Slamet Junaidi) menyapa langsung orang tua anak penyandang disabilitas di Pendopo Trunojoyo.

Daerah

Bupati Sampang Peduli Anak Hidrosefalus dan Disabilitas

Sabtu, 31 Mei 2025 - 09:02 WIB

Caption: ilustrasi korban kasus pencabulan.

Hukum&Kriminal

Kasus Cabul Gadis Pamekasan, Dua Terduga Belum Ditangkap

Jumat, 30 Mei 2025 - 17:37 WIB

Caption: Desa Bumi Bahari Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato, (dok. regamedianews).

Daerah

Merasa Difitnah, PT LIL Akan Tempuh Jalur Hukum

Kamis, 29 Mei 2025 - 20:39 WIB