PAMEKASAN • Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2026 resmi disahkan. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPRD, pada Rabu (30/9/2026).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Pamekasan Ali Maskur, seluruh fraksi menyatakan sepakat dan menyetujui Raperda tersebut tanpa ada penolakan.

“Alhamdulillah, respon dari semua fraksi menerima. Artinya tidak ada masalah,” ujar Bupati Pamekasan, KH. Kholilurrahman, usai rapat paripurna.

Ia menyebutkan, nota keuangan dalam P-APBD 2026 tidak mengalami perubahan, baik pada sisi pendapatan maupun belanja.

Dalam waktu dekat, kata Kholilurrahman, dokumen teersebut akan segera dikirim ke Gubernur Jawa Timur.

“Dalam 1 sampai 2 hari ini akan kita kirim ke Gubernur. Fokus kita selanjutnya adalah percepatan. Yang mungkin disegerakan, ya kita segerakan,” tegasnya.

Selain pengesahan anggaran, Pemkab Pamekasan juga mematok target besar di bidang kesehatan, yakni merealisasikan Universal Health Coverage (UHC) pada November 2026.

Syarat utama UHC adalah 98 persen warga Pamekasan terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan keaktifan minimal 80 persen.

Guna mengejar target tersebut, tegas Kholilurrahman, Pemkab akan menggenjot konsolidasi sepanjang bulan Oktober ini.

“Target kita November UHC sudah jalan. Oktober ini kita akan komunikasikan terus, karena dananya harus mengendap satu bulan dulu,” jelasnya.

Kholilurrahman menambahkan, dalam hal ini Pemkab Pamekasan tidak hanya mengandalkan anggaran daerah, tapi juga melibatkan sektor swasta,

“Kami akan mengajak para pengusaha untuk mendaftarkan karyawannya ke dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya.

✅ Penulis: Marshelina
✅ Editor: Redaksi