Bangkalan, (regamedianews.com) – Rapat Paripurna Anggota DPRD Bangkalan tentang Nota Jawaban Bupati Bangkalan atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan, terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir tahun anggaran 2018 yang berlangsung di Aula Gedung DPRD Bangkalan, Kamis (04/04/2019).
Memperhatikan materi pemandangan umum yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi, secara umum sikap fraksi-fraksi memiliki kesamaan pandang yang positif terhadap LKPJ yang telah disampaikan oleh Pemkab Bangkalan, baik ditinjau dari aspek arah kebijakan Pemerintah Daerah, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintah.
“Menyikapi tanggapan positif tersebut, perlu kami sampaikan bahwa seluruh pencapaian keberhasilan kenerja pemerintah daerah pada hakekatnya, tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama semua pihak. Termasuk didalamnya dukungan fraksi-fraksi DPRD. Oleh karna itu, kami menyampaikan، dengan harapan bahwa kedepan kita dapat lebih meningkatkan kerjasama yang selama ini telah berlangsung”, tutur dalam sambutan Bupati Bangkalan melalui Wakil Bupati Bangkalan Drs. Muhni di Aula Gedung DPRD Bangkalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah daerah menanggapi terhadap saran, masukan dan himbauan dari fraksi-fraksi, antara lain dari fraksi PDIP tentang kebersihan dan tatakelola persampahan di perkotaan agar ditingkatkan. Serta perlu adanya pematusan dan pembersihan saluran air, untuk mengurangi banjir dan prioritas jalan Kabupaten di Kecamatan Konang, Geger, Kokop, Modung, Kwanyar, dan Klampis.
“Akan kami tingkatkan untuk meperhatikan kebersihan dan untuk banjir pada tahun anggaran 2019 sudah dilaksanakan kegiatan normalisasi drainase perkotaan, serta untuk kecamatan yang disebut akan menjadi perhatian utama di dalam peningkatan dan pemeliharaan jalan Kabupaten”, tuturnya.
Sementara dari fraksi golongan sejahtera dan fraksi hanura menanggapai perlu penjelasan terkait kegiatan-kegiatan di beberapa OPD Tahun anggaran 2018 yang belum mencapai 100%. Dan fraksi-fraksi golongan sejahterah berharap agar program ekonomi kerakyatan, usaha jasa dan perdagangan serta usaha ekonomi pariwisata dapat meningkatkan PAD.
“Terimakasih atas pertanyaan fraksi, dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan program kegiatan tahunan anggaran 2018 telah tercapai 100%. Adapun realisasi ke uangan akan masuk sebagai SILPA pada anggaran tahun berikutnya. Dan juga dapat kami jelaskan bahwa hal ini menjadi komitmen kami untuk selalu melakukan upaya-upaya peningkatan PAD secara intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan tidak memberatkan dunia usaha”, paparnya.
Dari fraksi Demokrat berharap Aspirasi penyampaian nota pengantar LKPJ Untuk di bahas dan di tindak lanjuti oleh pansus DPRD Kabupaten Bangkalan. Dan dari fraksi PAN berharap pemerintah ber hati-hati dalam melakukan penetapan penerimaan dari rektor retribusi daerah, di sisi di bagi hasil pajak bukan pajak dan pada dana bagi hasil pajak.
“Terimakasih atas harapan fraksi yang senantiasa mendukung program dan kegiatan dalam rangka meningkatakan pelayanan kepada masyarakat, hal ini menjadi motivasi kami untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakt, serta memberdayakan semua potensi yang ada. Dari fraksi PAN bahwa dapat kami jelaskan bahwa dalam penetapan penerimaan dari sektor retribusi daerah serta sisi bagi hasil pajak, bukan pajak dan pada dana bagi hasil pajak telah di lakukan prhitungan dengan akurat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan penerimaan dari retribusi daerah belum tercapai. Hal ini di sebabkan bahwa penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan JAMKEDA/SPM telah beralih kepada jaminan kesehatan daerah yang terintregrasi dengan BPJS kesehataan penerimaan dari JAMKESDA berkurangan”, urainya.
Fraksi PAN juga berharap agar pembangunan jalan kabupaten yang terletak di Desa Socah dan Desa Junganyar segera di perbaiki dan perlu di adakan penerangan lampu jalan dengan maraknya pembegalan yang merajalela, serta perbaikan lampu jalanan antara Socah sampai ke Pemakaman Pedeng. Dan dari Fraksi Gerindra berharap agar perencanaan program dan kegiatan pemerintah lebih akurat, sehingga sisa lebih perhitungan anggaran tidak menyisakan SILPA yang besar dan pemerintah daerah meperioritaskan pembangunan insfrastruktur di pedesaan, pengembangan di bidang pertaniaan seperti Jaringan Irigasi Desa (JIDES), jalan usaha tani serta bantuan sarana dan prasarana di bidang pendidikan terutama madrasah.
“Sejalan dengan komitmen kami untuk perbaikan penerangan jalana umum baik di wilayah perkotaan maupun jalan kabupaten pada tahun ini penerangan jalan umum di Desa Socah dan Junganyar telah di lakukan perbaikan secara maksimal. Menanggapi dari fraksi Gerindra dengan penjelasan bahwa program dan kegiatan pemerintah sudah di laksanakan melalui mekanisme perencanaan secara botoom up, untuk infrastruktur di pedesaan pengembangan bidang pertanian seperti jaringan irigasi desa (JIDES) Menjadi prioritas anggaran tahun mendatang. Di tahun anggaran 2018 sudah di anggar kan bantuan sarana dan prasarana kepada madrasah diniyah sebanyak 22 (dua puluh dua) lembaga, termasuk bantuan intensif guru ngaji dan guru madrasah diniyah”, tandasnya.
Dari fraksi PPP menyampaikan agar pemerintah daerah membangun sistem pajak dan retribusi online untuk menghindari penyimpangan pelaksanaan. Dan meminta agar pelaksanaan audit BPK RI di jadikan dasar evaluasi baik pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan proyek serta pembanguna infrastruktur pariwisata di prioritaskan.
“Hal ini sejalan dengan komitmen kami guna pengembangan IT untuk meningkatkan auntabilitas dan transparansi di antara lainnya telah di terap kannya sistem informasi manajemen daerah pendapatan secara online (SIMDA-PENDAPATAN ONLINE), dan penerapan e-BPHTB secara online yang terintregarasi dengan BPN, PPAT dan BANK JATIM. Dan harapan fraksi sudah menjadi komitmen kami bahwa setiap audit BPK selalu di tindak lanjuti sesuai rekomendasi dan selanjutnya di jadikan pedoman penyempurnaan di dalam pelaksanaan tugas dan pengawas. Dan dapat kami jelaskan bahwa pengembangan pariwisata telah di mulai melalui penetapan peratuaran daerah tentang penyelenggaraan pariwisata, terkait pembangunan infrastruktur nantinya di arahkan kepada asesibilitas daya tarik wisata unggulan dan potensial sesuai rencana induk pembangunan pariwisata yang akan menjadi agenda prioritas dalam penyelenggaraan pariwisata kedepan”, jelasnya.
Dari fraksi PKB Apresiasi atas nota penyampaian pengantar LKPJ yang sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007.
“Terimakasih atas apresiasi fraksi, bahwa penyampain LKPJ TAHUN 2018 merupakan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan DPRD, untuk itu atas nama Pemerintah Kabupaten Bangkalan kami menyampaikan terimakasih atas kerjasama dan dukungannya termasuk dari dukungan dari anggota forkopimda,” tutupnya. (sfn/tfk)
