Blitar, (regamedianews.com) – DPRD Kabupaten Blitar kembali gelar Rapat Paripurna terkait penyampaian nota keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar. Pembahasan Ranperda perbahan APBD 2019 Rabu (31/07/2019). Agenda kali ini tentang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terkait Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBDP tahun 2019.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto mengatakan,bahwa rapat paripurna ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2019 dan diketahui pada Selasa (30/07), Bupati Blitar telah menyampaikan Nota Keuangan Ranperda Perubahan APBD 2019.
Karna sesuai tata tertib DPRD Kabupaten Blitar, untuk tahapan berikutnya yakni Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adapun penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD, dimulai dari Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi PAN dan Fraksi GPS yang dibacakan oleh juru bicara masing-masing fraksi
Sementara pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi antara lain dari fraksi Golkar yang menyinggung beberapa poin antara lain, dari segi pendapatan, bagaimana pemerintah daerah mampu menggali pendapatan daerah secara luas dari berbagai sektor sehingga pendapatan daerah sebanyak mungkin.
Sedangkan dari Fraksi Demokrat menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemkab Blitar menyangkut upaya peningkatan komponen pendapatan dan diharapkan PAD bisa terus meningkatkan dari tahun ke tahun.
Dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada semua OPD yang memiliki kegiatan proyek fisik agar mempercepat lelang dan pelaksanaan kegiatannya.
Sementara itu, Bupati Blitar, Drs. H. Rijanto, MM mengatakan, Bupati sebagai penanggungjawab pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat. “Hari ini mendengar langsung pandangan umum semua fraksi, sangat baik dan merupakan koreksi bagi kami sebagai pelaksana pembangunan,” jelas Bupati.
“DPRD adalah mitra kita, beliau punya hak untuk memberikan saran, kritik dan masukan, tentunya hal ini atas dasar aspirasi masyarakat, ini adalah realita yang harus kita terima dengan baik dan tentunya saya menyadari harus terus berbenah,” paparnya. (mst/Adv)
