Aceh Selatan, (regamedianews.com) – Muspika Kecamatan Samadua me-mediasi kisruh antara warga dengan oknum Keuchik Gampong Gadang, Kamis (11/06/2020) sore, di aula Kantor Camat setempat.
Agenda pertemuan yang digagas oleh Muspika Samadua terkait adanya warga yang berdemo di kantor Keuchik dua hari yang lalu, terkait dugaan oknum Keuchik arogan dan tidak transparan dalam mengelola ADD Gampong Gadang.
“Hasil pertemuan itu, pihak Muspika Samadua akan meneruskan persoalan tersebut ke pimpinan, selanjutnya apa yang telah disampaikan Keuchik Gampong Gadang, Ketua Peut dan anggota, tokoh masyarakat Gampong Gadang ataupun dari warga setempat,” ujar Camat Suhaimi Salihin.
Kita selaku Muspika Samadua tidak ingin kasus ini berlarut-larut dan akan berdampak polemik bagi pemerintah Gampong Gadang, khususnya pada umumnya Kecamatan Samadua.
“Untuk itu kami berjanji akan menyelesaikan konflik Keuchik Gampong Gadang dan masyarakat secepatnya, paling lama 14 hari terhitung hari ini,” imbuhnya.
Sementara, Kapolsek Samadua Ipda Lukman Hasibuan mengatakan, persoalan miskomunikasi antara Keuchik Gampong Gadang, Ir Gindarsyah dan Tuha Peut, tokoh masyarakat juga warga hari ini kita selesaikan dengan niat baik dan kepala yang dingin agar roda Pemerintahan Gampong Gadang kembali normal seperti biasanya.
“Saya berpesan kepada Tuha Peut, Perangkat Gampong, Tokoh Masyarakat Gampong Gadang yang hadir di aula Kantor Camat Samadua mulai besok Kantor Keuchik Gampong Gadang dibuka seperti biasa dan aktivitasnya berjalan normal kembali,” pungkasnya.
Sedangkan Danramil Samadua, Kapten Inf, Alfonso dengan kejadian ini kita semua intropeksi diri, jangan cepat jumawa ingin menang sendiri yang bisa merusak sistim pemerintahan Gampong dan berimbas kepada masyarakat banyak.
“Sebelum kita melakukan apapun hendaknya dimusyawarah dahulu baik dengan tokoh masyarakat Gampong, Mukim ataupun dengan pihak Muspika ucapnya, untuk itu dengan kejadian ini kita bisa belajar bagaimana menjadi pimpinan yang baik, menjadi Tuha Peut yang bijak, menjadi perangkat Gampong arif dan bijaksana,” tutup Danramil.
Sebelumnya, ksi protes tersebut dipicu akibat para warga kecewa terkait Pemberian Makan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) dan realisasi anggaran dana desa tahun 2019 yang di duga tidak transparan.
Ketua Peut Desa Maisarah mengungkapkan, sebelumnya ia bersama dengan anggotanya telah mencoba melakukan mediasi, guna menyelesaikan persolan tersebut.
“Kepala desa kami tidak transparan. Kami selaku ketua peut sudah mencoba melakukan mediasi guna memperjelas persoalan ini, namun Kepala Desa tidak hadir pada rapat dengan masyarakat tersebut,” ungkap Maisarah, Selasa (9/6/2020).
Maisarah menjelaskan, masyarakat menuntut Kepala Desa turun dari jabatannya atau mengundurkan diri. Karena, tidak ada lagi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya.
“Semalam, Kami menuntut Kepala Desa mundur dan kantornya kami segel serta diduduki masyarakat. Perlu kami sampaikan, aksi ini murni dari masyarakat, karena masyarakat sudah gerah dengan oknum Kepala Desa,” yang dinilai arogan pungkasnya. (Asmar Endi)
