Dana Simpanan Puluhan Tahun Anggota KPRI Bangkalan Diduga Ditilap

- Jurnalis

Jumat, 21 Januari 2022 - 23:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LSM Pakes saat mengadukan nasib anggota koperasi KPRI terhadap Sekda Bangkalan

LSM Pakes saat mengadukan nasib anggota koperasi KPRI terhadap Sekda Bangkalan

Bangkalan || Rega Media News

Pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kabupaten Bangkalan diduga menilap ratusan dana Koperasi simpan pinjam, yang tak lain adalah uang anggota koperasi KPRI tersebut.

Ratusan uang anggota Koperasi KPRI tersebut diduga ditilap lantaran puluhan tahun pihak pengurus koperasi tidak melakukan bagi hasil dan tak mengembalikan uang simpanan anggota.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Padahal, ratusan anggota koperasi yang berasal dari ASN di lingkungan Pemkab Bangkalan itu menyerahkan uang simpanan terhadap pengurus koperasi sebesar Rp 50 ribu setiap bulan. Belum lagi ditambah simpanan tunjangan hari raya dan simpanan pokok.

Penyerahan uang simpanan anggota koperasi ini sudah lama karena ada yang berlansung selama 35 tahun.

“Makanya kita datangi sekretaris Daerah. Kita menyoroti persoalan dugaan penyimpangan uang anggota koperasi KPRI Bangkalan. Selama bertahun tahun melakukan menarik simpanan wajib, simpanan pokok dan juga simpanan tunjangan hari Raya namun sampai saat ini tidak dikembalikan,” kata ketua Pakes, Abdurrahman usai melakukan audensi bersama Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Koperasi di Pendopo pratanu, Jumat, (21/01/22).

Koperasi KPRI Bangkalan ini, menurut mantan anggota Legislatif sudah lama tidak menunaikan kewajiban seperti mengembalikan uang simpanan dan uang simpanan hari raya sampai tahun 2022.

Baca Juga :  Ribuan Mahasiswa Baru Ikuti Pengenalan Kehidupan Kampus UTM

Para korban dugaan penyelewengan dana koperasi ini mayortitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemkab Bangkalan. Oleh karena itu, kami meminta persoalan koperasi KPRI tersebut harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan baik. Namun, apabila cara tersebut tidak diindahkan maka langkah selanjutnya kami akan melakukam upaya hukum,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Koperasi, Iskandar Ahadiyat mengaku sudah melayangkan surat peringatan terhadap ketua dan pengurus koperasi KPRI sejak tahun 2017 lalu. Dinas Koperasi menyurati agar KPRI ini melakukan Rapat Anggota Tahunan, namun tidak diindahkan.

“Karena menurut kami apabila koperasi ini sudah beberapa tahun tidak melakukan RAT maka koperasi ini sudah dinyatakan tidak sehat,” ucapnya.

Padahal, rapat anggota tahunan merupakan agenda wajib setiap badan usaha koperasi. Karena didalamnya akan dibahas tentang pertanggungjawaban pengurus koperasi selama satu tahun kepada anggota.

“Jadi terakhir sejak dari tahun 2017 koperasi KPRI ini tidak melakukan RAT sehingga koperasi tersebut terbilang koperasi tidak aktif. Karena kami selaku pembina dan tidak bisa melakukan pembinaan lebih mendalam karena juga ada batasan. Maka otomatis sebagai pembina sudah menyurati pengurus koperasi KPRI,” jelasnya.

Iskandar juga menegaskan, bahwa Dinas Koperasi tidak memiliki wewenang untuk mengumpulkan anggota koperasi. Dan yang paling berwenang adalah pengurus ataupun paling tidak penasehat.

Baca Juga :  Kemenpora Gandeng UTM Gelar Webinar Kuliah Kewirausahaan Menuju Mahasiswa Wirausaha

Dia juga mengeklaim, Dinas Koperasi sudah melakukan pembinaan dengan maksimal. Akan tetapi, dinas koperasi memiliki batasan hanya membina.

“Sementara penindakan Dinas Koperasi hanya memberikan masukan melalui bersurat kepada ketua atau salah satu pengurus koperasi,” terangnya.

Dikatakan Iskandar, Ketua KPRI Bangkalan, AK Setiadjit. Kemudian bertindak sebagai penasehat Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan Taufan Zairinsjah. Jadi Dinas Koperasi tidak ada wewenang untuk mengumpulkan anggota koperasi.

“Pak Sekda sebagai penasehat, ada ketua pengurus dan anggota koperasi KPRI. Otomatis pak sekda yang berhak mengumpulkan para pengurus. Untuk Dinas Koperasi tidak memiliki wewenang untuk mengumpulkan anggota koperasi. Dan yang paling berwenang adalah pengurus ataupun paling tidak penasehat,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Taufan Zairinjsah sebagai penasehat KPRI menjelaskan, dalam waktu singkat melalui Dinas Koperasi sebagai Pembina, pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap pengurus koperasi

“Untuk memperjelas tuntutan hak anggota nasibnya seperti apa,?. Baik nanti dalam proses pembangiannnya dan juga di mintakan tanggungjawab terhadap pengurusnya. Jadi yang jelas pengurus koperasi ini harus bertanggung jawab, benang merah permasalahan terjadi disebabkan apa,?”pungkasnya.

Berita Terkait

Taufikurrachman Resmi Jabat Pj Sekda Pamekasan
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura Perkuat PLKK
Mahmud Lanjutkan Estafet Kepemimpinan PWI Bangkalan
Pemkab Bangkalan – UTM Jalin MoU Beasiswa dan Pascasarjana
Jalin Silaturahmi, Kepala ULP PLN Ketapang Sampaikan Permintaan Maaf Atas Gangguan Yang Terjadi
GMNI Pamekasan Desak Kejari Berantas Budaya Korupsi
Revitalisasi Alun-Alun Perkuat Identitas Bangkalan
Listrik Padam Berhari-Hari, Warga Gunung Rancak Keluhkan Layanan PLN

Berita Terkait

Kamis, 11 Desember 2025 - 14:53 WIB

Taufikurrachman Resmi Jabat Pj Sekda Pamekasan

Kamis, 11 Desember 2025 - 08:39 WIB

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura Perkuat PLKK

Rabu, 10 Desember 2025 - 21:10 WIB

Mahmud Lanjutkan Estafet Kepemimpinan PWI Bangkalan

Rabu, 10 Desember 2025 - 16:39 WIB

Pemkab Bangkalan – UTM Jalin MoU Beasiswa dan Pascasarjana

Rabu, 10 Desember 2025 - 15:29 WIB

Jalin Silaturahmi, Kepala ULP PLN Ketapang Sampaikan Permintaan Maaf Atas Gangguan Yang Terjadi

Berita Terbaru

Caption: serah terima surat keputusan kepada Pj Sekda Pamekasan Taufikurrachman oleh Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman, (dok. Kurdi, Rega Media).

Daerah

Taufikurrachman Resmi Jabat Pj Sekda Pamekasan

Kamis, 11 Des 2025 - 14:53 WIB

Caption: penandatanganan perjanjian kerjasama PLKK Kabupaten Sampang tahun 2026 oleh Plt Direktur RDUD dr.Mohammad Zyn, (dok. BPJS Ketenagakerjaan).

Daerah

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura Perkuat PLKK

Kamis, 11 Des 2025 - 08:39 WIB

Caption: Wakil Ketua PWI Jatim Mahmud Suhermono, serahkan bendera pataka PWI Bangkalan kepada Mahmud Ismail, (dok. foto istimewa).

Daerah

Mahmud Lanjutkan Estafet Kepemimpinan PWI Bangkalan

Rabu, 10 Des 2025 - 21:10 WIB

Caption: Hendra juru bicara 'Pemuda Melek Hukum dan Mencari Keadilan', ditemui awak media usai antar surat rencana audiensi ke Polres Sampang, (dok. Harry, Rega Media).

Hukum&Kriminal

‘Pemuda Melek Hukum’ Soroti Penegakan Hukum di Polres Sampang

Rabu, 10 Des 2025 - 18:41 WIB