Reses Ketua Komisi C DPRD Kota Gorontalo, Masyarakat Sampaikan Aspirasinya

Gorontalo || Rega Media News

Masyarakat Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo menyampaikan aspirasinya, kepada Ketua Komisi C DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa, saat Reses Masa Sidang Kedua Tahun 2022, Dapil II Kecamatan Koya Barat dan Kecamatan Dungingi, di kediamannya yang beralamat di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, Minggu (24/04/2022).

Beberapa aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam agenda yang dirangkaikan dengan Buka Puasa Bersama dan turut dihadiri oleh beberapa unsur Pemerintah Kota Gorontalo itu, antara lain tentang pembangunan infrastruktur yakni kegiatan pengerjaan Jalan Rambutan dan drainase jalan, serta intervensi anggaran terhadap kegiatan kepemudaan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo, Rifaldi Bahsuan, yang turut menghadiri acara tersebut mengungkapkan, pada prinsipnya PUPR Kota Gorontalo akan menerima aspirasi dari masyarakat, dan sesegera mungkin untuk menindaklanjutinya agar dapat segera terealisasikan. Sebab hal itu memang telah masuk dalam rencana kerja mereka.

“Beberapa yang disampaikan tadi termasuk usulan kegiatan Jalan Rambutan, yang ada di seputaran Perumahan Galaxi itu, Insya Allah kita akan selesaikan pada tahun ini. Kemudian ada beberapa pengeluhan lagi seperti tiadanya drainase dan hal-hal yang mungkin perlu kita persiapkan pada tahun ini maupun tahun depan,” ungkap Rifaldi, kepada awak media usai acara tersebut dilaksanakan, Minggu (24/04/2022).

Dikatakannya, ada beberapa kegiatan yang disiapkan pihaknya pada tahun 2022, dan ada beberapa kegiatan juga yang telah disiapkan pada tahun 2023 mendatang.

“Insya Allah, melalui dukungan dari DPR penganggaran dan perencanaannya, kita akan siap menyelesaikan hal-hal tersebut,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa, saat disambangi awak media usai dilaksanakannya acara tersebut mengungkapkan, masukan dan kritikan dari masyarakat kepada Pemerintah dan DPRD, dijadikan olehnya sebagai motivasi untuk lebih giat lagi bekerja mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Alhamdulillah ini merupakan sebuah motivasi buat saya, sebagai pribadi Anggota DPR untuk melaksanakan yang terbaik lagi. Lagi-lagi bahwa, suara rakyat itu adalah suara Tuhan, sebagai Anggota DPR harus mampu memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak mereka, dan itu menjadi kewajiban kita sebagai DPR untuk memperjuangkannya,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, tujuan ia menghadirkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Gorontalo, agar aspirasi atau keluhan dari masyarakat dapat didengarkan juga secara langsung oleh mereka.

“Sehingga dari aspirasi atau keluhan masyarakat ini, mereka sebagai eksekutif atau lembaga eksekutor dan kita sebagai lembaga pengawas atau legislatif, dapat berkolaborasi untuk melahirkan sebuah kebijakan yang berskala prioritas. Jika ini terjadi, maka kebijakan itu akan sangat bermanfaat untuk rakyat,” jelas Politisi Partai Golkar Kota Gorontalo itu.

Terkait dengan keluhan masyarakat lainnya, seperti tentang persoalan beberapa kegiatan kepemudaan yang kurang mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah, Ketua Balilu Partai Golkar Kota Gorontalo itu menerangkan, dukungan anggaran terhadap kepemudaan di Kota Gorontalo telah diatur lewat Peraturan Daerah (Perda) Kota Gorontalo.

“Itu ada didukung lewat wadah-wadah kepemudaan semacam KNPI, Karang Taruna dan LPM. Artinya, intervensi anggarannya lewat situ. Kan tidak semua sekelompok pemuda memiliki akta pendirian, sehingga ini menjadi sulit untuk kita intervensi dengan anggaran. Oleh sebab itu sebagai pemuda, ayo ada wadah yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk bernaung dan berdiskusi memberikan solusi,” terangnya.

Ia menambahkan, tetapi jika ada wadah-wadah kepemudaan yang telah berbadan hukum diluar dari yang disebutkannya, pemerintah pasti akan mendukung lewat intervensi anggaran. Terkait hal ini pula, DPRD akan mendorong pemerintah untuk melaksanakannya, dan telah membuatkan Perda untuk itu.

“Uang yang dikelola oleh pemerintah itu, seperakpun harus dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan uang pribadi, tidak perlu dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.