Mahasiswa Sampang Demo DPRD Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM

Sampang || Rega Media News

Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Sampang, Madura, Jawa Timur, menggelar aksi demonstrasi ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, untuk menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Rabu (31/01/2022) pagi.

Dalam aksinya, mahasiswa itu membawa sepanduk penolakan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, serta alat peraga lainnnya ditemui langsung Wakil Ketua DPRD Sampang, Amin Arif Tirtana serta sejumlah anggota DPRD setempat.

Ketua HMI Cabang Sampang Fitri Anisa menyampaikan, merespons persoalan rencana kenaikan Harga BBM bersubsidi, juga terkait kenaikan tarif listrik dan mafia di sektor migas dan tambang di Indonesia.

Maka dengan persoalan itu, HMI Cabang Persiapan Sampang menyatakan sikap yakni:

1. Menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku Usaha mikro Kecil menengah (UMKM ), yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan Pandemi Covid-19.

2. Meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik.

3. Mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas (migas) dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir.

Sebagai solusi atas persoalan energi tersebut, HMI Cabang Persiapan Sampang merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan sebagai berikut:

1. Memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi Rakyat sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah ke Bawah Dan Pelaku UMKM.

2. Membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti kendaraan roda dua, angkutan umum dan angkutan logistik. Pembatasan BBM bersubsidi ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor Industri, pertambangan dan perkebunan.

3. mengalokasikan Pendapatan Yang Besar (Windfall income) dari kenaikan komoditas sumber daya alam (SDA) di pasar global seperti batu bara dan sawit untuk menambal subsidi BBM dan listrik.

4. melakukan realokasi anggaran belanja kementrian / lembaga yang produktif untuk menopang subsidi BBM dan Listrik.

5. mendorong percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan, sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang.

Sementara Wakil Ketua 1 DPRD Sampang Amin Arif Tirtana menyetujui dan merespon positif aksi mahasiswa itu. Menurutnya, pemerintah akan menaikkan BBM itu sama sekali tidak mementingkan rakyat dibawah.

“Kami sepakat dengan tuntutan yang disodorkan, dan kami akan sampaikan tuntutan ini ke pemerintah pusat,” kata politisi fraksi PPP.