Sampang,- Kondisi pendidikan di SDN Batuporo Timur 1, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, tengah menjadi sorotan.
Sekolah tersebut diduga mengalami disfungsi, dengan laporan bahwa aktivitas belajar mengajar hanya berlangsung pada hari Jumat.
Menyikapi temuan ini, Ketua Komisi IV DPRD Sampang Mahfud, bereaksi keras.
Ia menegaskan, pihaknya akan segera memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) dan pihak sekolah pada Senin mendatang.
“Kami akan panggil untuk melakukan klarifikasi total,” ujarnya, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (22/1/2026) siang.
Mahfud menyatakan, negara tidak boleh membiarkan sekolah hanya terdaftar secara administratif, namun tidak menjalankan fungsi edukasi secara nyata.
“Jika fakta di lapangan menunjukkan tidak adanya murid yang aktif harian, saya minta sekolah itu ditutup,” tegasnya.
Sementara, ungkap Mahfud, SDM yang ada harus didistribusikan ke sekolah yang masih membutuhkan.
“Di Dapodik ada sekitar 33 siswa, asumsinya tiap kelas ada 5-6 orang. Kalau ternyata tidak aktif, buat apa dipertahankan!,” tandasnya.
Ia mengungkapkan, isu krusial lainnya yang muncul adalah dugaan sinkronisasi data dengan Kementerian Agama (Kemenag).
“Kita akan libatkan Kemenag untuk cek sinkronisasi data. Kalau tidak sinkron, ini masalah besar,” ujarnya.
Bahkan, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti aliran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut.
“Apakah ada aliran dana ganda di Disdik dan Kemenag?. Jika perlu, kita bentuk Panitia Khusus (Pansus) karena fenomena ini diduga terjadi di banyak tempat, bukan hanya di Batuporo Timur,” imbuhnya.
Terkait potensi penyelewengan dana BOS, kata Mahfud, Komisi IV akan mendorong Inspektorat untuk melakukan audit investigatif.
“Kami juga meminta Bupati Sampang melakukan asesmen berkala, terhadap jajaran dibawahnya agar profesionalitas tetap terjaga,” pungkasnya.
Penulis : Harry
Editor : Redaksi
