SAMPANG • Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Sampang, Madura, Jawa Timur, Minggu (10/5/2026).

Proyek tersebut, ditargetkan tuntas dalam waktu dekat agar siap menyambut tahun ajaran baru.

Gus Ipul menegaskan, pembangunan gedung Sekolah Rakyat ini berjalan sesuai rencana.

Baca Juga :Bocah Sampang Tewas Disapu Ombak

Ia optimis, fasilitas pendidikan tersebut dapat digunakan siswa tepat waktu untuk memulai masa orientasi.

“Targetnya akhir bulan Juni sudah selesai. Nanti pada minggu kedua (Juli) sudah bisa digunakan untuk masa pengenalan lingkungan sekolah,” ujar Gus Ipul di lokasi peninjauan.

Hingga hari ini (Minggu 10 Mei 2026), progres fisik bangunan dilaporkan telah melampaui angka 54℅.

Baca Juga :Bocah Sampang Tewas Disapu Ombak

“Pengerjaan akan terus dikebut untuk memenuhi tenggat waktu yang telah ditentukan,” tandas Gus Ipul.

Saat ini, Sampang menjadi satu-satunya kabupaten di Madura yang memiliki gedung Sekolah Rakyat permanen.

“Sementara itu, Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep masih berstatus Sekolah Rakyat rintisan,” jelasnya.

Gus Ipul menambahkan, gedung baru ini dirancang dengan kapasitas besar yang mampu menampung hingga 1.000 siswa.

“Layanan pendidikan yang tersedia mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA,” terangnya.

Untuk Tahun Ajaran 2026, siswa dari empat kabupaten di Madura akan dipusatkan di Kabupaten Sampang.

“Tahun depan, kami berharap tiga kabupaten lainnya juga sudah memiliki gedung permanen sendiri,” tambahnya.

Gus Ipul menekankan, Sekolah Rakyat memiliki sistem unik. Sekolah ini dikhususkan bagi keluarga paling tidak mampu yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

Menariknya, sekolah ini tidak membuka pendaftaran umum. Petugas akan menjangkau langsung ke lapangan untuk memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran.

Gus Ipul memberikan peringatan keras agar proses seleksi siswa bersih dari praktik kecurangan.

Hal ini sesuai dengan arahan tegas dari Presiden terkait integritas layanan publik.

“Kami ingin proses penjangkauan ini bersih. Tidak ada titipan, tidak ada kongkalikong, apalagi membayar. Praktik KKN tidak diizinkan sama sekali,” tegas Gus Ipul.

Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul turut didampingi Dirjen Rehabilitasi Sosial Supomo beserta jajaran staf khusus dan tenaga ahli Kementerian Sosial. [hry]