SAMPANG • Ketua Komisi II DPRD Sampang, Alan Kaisan, memberikan apresiasi tinggi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) besutan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikannya, saat menyikapi aksi damai Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Program MBG di Sampang, Kamis (25/6/2026) pagi.

Menurut Alan, program ini bukan sekadar memberikan makanan gratis kepada masyarakat.

Baca Juga :Dukung MBG, Ribuan Massa Aksi Damai Ke DPRD Sampang

Lebih dari itu, MBG menciptakan sirkulasi dan perputaran ekonomi yang luar biasa, khususnya di tingkat daerah.

“Baru kali ini ada program mampu memberikan dampak ekonomi sebesar ini bagi daerah,” ujar legislator dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Alan memaparkan, kehadiran sekitar 140 dapur program MBG di wilayahnya, diproyeksikan mampu menciptakan hingga 7.000 lapangan pekerjaan baru.

Baca Juga :Dukung MBG, Ribuan Massa Aksi Damai Ke DPRD Sampang

Dampak positif ini dinilai tidak bisa disamai oleh program daerah lainnya yang bersumber dari APBD.

“Dengan adanya dapur-dapur ini, penyerapan tenaga kerja terjadi secara masif dan kontinu. Ini bisa menghidupi ribuan keluarga,” tambahnya.

Selain lapangan kerja di sektor operasional dapur, program MBG juga menghidupkan sektor usaha mikro dan pertanian lokal.

Ia mengungkapkan, setiap dapur diinstruksikan untuk melibatkan 10 hingga 15 supplier daerah.

“Jika satu dapur melibatkan 10 supplier, maka akan ada 1.400 hingga 2.000 lebih supplier lokal yang bergerak dan mendapatkan manfaat,” jelas Alan.

Ia memastikan, kebutuhan komoditas dapur seperti daging ayam, daging sapi, telur, beras, hingga sayur-mayur akan diserap langsung dari para petani dan peternak lokal.

“Semua komoditas ini diambil dari petani kita sendiri, dari masyarakat sekitar. Bukan dari luar negeri,” tegasnya.

Keunikan lain dari program ini, menurut Alan, sistem rekrutmen tenaga kerja yang inklusif. Program ini tidak membatasi syarat kelulusan formal secara ketat.

“Warga yang tidak memiliki ijazah tinggi pun, asal memiliki keahlian dan mau bekerja keras, bisa diterima menjadi pegawai di dapur MBG,” katanya.

Kendati memberikan dukungan penuh, Ketua Komisi II ini tetap memberikan catatan penting ihwal pengawasan pelaksanaan di lapangan.

Ia menekankan, pentingnya pembentukan badan pengawas di tingkat daerah hingga kecamatan untuk mengawal jalannya Program MBG.

“Uang masyarakat yang dikembalikan kepada masyarakat ini harus diawasi ketat. Mulai dari tata kelola, manajemen, hingga sistem pembelanjaannya,” pungkas Alan.

✅ Penulis: Harry
✅ Editor: Redaksi