Sampang, (regamedianews.com) – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, Ketua Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Sampang, Juhari, resmi melantik 184 petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa timur serta Bupati dan Wakil Bupati Sampang
Pantauan regamedianews.com, Pelantikan tersebut dilaksanakan di Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) di Jalan Trunojoyo, Sampang Kota Rabu (17/01/2018). Turut dihadiri langsung Bupati Sampang Fadhilah Budiono, Forkopimda dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat, Syamsul Mu’arif.
Komisioner Panwaslu Kabupaten Sampang Divisi SDM dan Organisasi, Insiatun mengatakan, sebanyak 184 PPL dari masing-masing desa dan kelurahan se-Kabupaten Sampang dilantik dan diberikan pembekalan. Langkah tersebut diharapkan juga nantinya membantu melakukan pengawasan terhadap proses pemutahiran data pemilih di tingkat desa/kelurahan.
“Dalam pelantikan ini seharusnya jumlah PPL itu, sebanyak 186, tapi yang dilantik saat ini hanya 184, karena ada dua orang mengundurkan diri disebabkan tidak mencukupi umur dan ada memilih bekerja jadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia, red),” ungkapnya.
Lebih lanjut Insiatun menjelaskan, Nantinya yang menghandle tugas para PPL itu sendiri adalah Panwascam, utamanya dalam pengawasan pencoklikan pada tanggal 20 Januari mendatang. Jadi tugas PPL yang pertama sudah sesuai tahapan yakni di 108,109,110 di UUD tahun 2017 tugas mereka melaksanakan tahapan, tapi awalnya akan melakukan pelaksanaan tahapan pengawasan pencoklikan yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).
“Kami juga menghimbau kepada PPL yang baru dilantik bukan hanya mengawasi, akan tetapi bagaimana untuk pengawasan DPT memastikan orang-orang sudah berhak untuk mencoblos, sudah terdaftar di TBB dan orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan surat suara mereka sudah terdail,” imbuhnya.
Sementara itu Bupati Sampang Fadilah Budiono yang juga hadir dalam pelantikan 184 PPL mengatakan, PPL yang baru dilantik dapat bekerja dengan maksimal, serta tetap menjaga netralitas dalam pilkada serentak 2018 ini.
“Dan para PPL bertindak lebih luas serta hati – hati dan berpegang pada aturan serta hukum yang berlaku,” pungkasnya. (har/adi)
