Oleh; Ketua Jatim Corruption Watch, H. Moh. Tohir, SE
(regamedianews.com),- Hampir semua orang dapat dikatakan mengetahui bahwa perbuatan yang tidak bertentangan dengan kewajiban dan larangan, tidak merusak tata tertib hukum, tidak menyerang kepentingan hukum demukian pula perbuatan – perbuatan yang meskipun sedikit banyak menyerang kepentingan tetapi diperkenankan oleh aturan undang-undang maka maka perbuatan tersebut menjadi berhak.
Bilamakanah perbuatan itu dikatakan melawan hak dan manakah syarat-sayarat serta keadaan-keadaan yang menghilangkan sifat melawan hak ? Perbuatan yang bertentangan qoidah pidana belum tentu melawan hak, seperti polisi masuk ke pekarangan rumah orang dengan tujuan mencegah penjahat yang akan melakukan pembakaran. Pembuat undang-undang telah memberikan syarat-syarat dan keadaan-keadaan yang menghilangkan sifat melawan hak.
Peehatikan pasal 48 s/d 51 Kitab Udang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau dikenal dengan overmacht hal berbeda dengan pasal 44 KUHP “barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum”.
Perkataan “melawan hak” apabila perkataan ini ditempatkan dibelakang kata “sengaja” maka kata “sengaja” berlaku pada kata-kata “melawan hak” agar perbuatan si pembuat dapat dihukum. Misalnya pada pasal 333 KUHP ayat 1. “Barang siapa dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hak, dihukum setinggi-tingginya 8 tahun” sehingga kata sengaja adalah menguasai semua anasir dari kejahatan.
Oleh karena itu, pembuat harus mengetahui bahwa perampasan kemerdekaan itu melawan hak atau dalam hal itu pembuat ia tidak mempunyai kekuasaan yang disahkan oleh undang-undang untuk lebih jelasnya perhatikan pasal 198 KUHP. “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak menenggelamkan (mengaramkan) atau mendamparkan, membinasahan membuat sehingga tidak dapat dipergunakan lagi atau merusakkan sesuatu kapal (perahu) dihuum…. ayat 1e…. ayat 2e…. oleh sebab itu pembuat dapat dihukum cukup dengan mempunyai “sengaja” lebih jelas lagi pembuat walaupun semula menyangka kapal/perahu miliknya ternyata setelah dibuktikan ternyata milik orang lain, maka pembuat tetap dihukum.
Pasal 200 KUHP “Barang siapa dengan sengaja membinasakan atau merusakkan sesuatu rumah (gedung) atau bangunan – bangunan, dihukum;
1e. Penjara setinggi – tingginya 12 tahun kalau perbuatan itu mendatangkan bahaya umum bagi barang.
2e. Penjara setinggi – tingginya 15 tahun kalau perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain.
3e. Penjara seumur hidup atau penjara sementara setinggi – tingginya 20 tahun kalau perbuatan iti dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan ada orang mati lantaran perbuatan itu (KUHP. 35, 165, 226, 336, 382, 410). *
