Bupati Lira Sampang Menilai Keputusan PSU Disampang Oleh MK “Ngoboy”

- Jurnalis

Jumat, 7 September 2018 - 09:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Lira Sampang H.Anwar Sanusi (kiri) saat menyampaikan tanggapan putusan MK tentang PSU disampang

Bupati Lira Sampang H.Anwar Sanusi (kiri) saat menyampaikan tanggapan putusan MK tentang PSU disampang

Sampang, (regamedianews.com) – Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Kabupaten Sampang angkat bicara terkait amar putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (05/09/2018) lalu, MK memutuskan memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2018-2023 diseluruh TPS di Kabupaten Sampang.

Bupati Lira Sampang, H.Anwar Sanusi mengatakan bahwa keputusan MK tersebut dinilainya keputusan koboi karena dinilai menyimpang dari tuntutan pemohon yang hanya meminta PSU dibeberapa titik. “Kami menyayangkan keputusan MK yang terlalu ngoboi,” ujarnya, Kamis (06/09).

Tidak hanya itu, pria berjenggot itupun merasa pesimis akan terlaksananya PSU disampang, mengingat waktu yang diberikan hanya 60 hari dengan harus memperbaiki Daftar Pemilih Tetap (DPT), sedangkan menurutnya meperbaiki DPT yang benar-benar valid tidak akan cukup waktu satu bulan.

“kira-kira bisa tidak dengan hanya waktu 60 hari, karena untuk menjadikan data benar-benar valid itu tidak cukup hanya dalam waktu satu bulan saja,” jelasnya.

H. Anwar juga menilai, dengan waktu yang sangat terbatas tersebut khawatir coklit juga dilakukan secara terburu-buru. “Sebab apabila dilakukan coklit dengan terburu-buru hasil datanya juga tidak akan maksimal,” imbuhnya.

Selain faktor tersebut diatas, H.Anwar Sanusi juga menyinggung tentang anggaran pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang disampang, dirinya mengacu pada pelaksanaan Pilkada Juni lalu yang menelan anggaran hingga 40 milliar yang merupakan hasil penyisihan anggaran selama 4 tahun.

Menurutnya tidak menutup kemungkinan PSU yang akan dihadapi akan juga menelan anggaran puluhan milliar juga, itupun harus melalui mikanisme seperti proses penetapan perda di DPRD seperti anggaran lain pada umumnya yang bukan serta merta langsung ada.

Baca Juga :  Ini Penjelasan Ketua KPU Sampang Terkait Coretan C1 di Situng

“Okelah, anggaran dari pemkab ada, tapi kan butuh proses, Bukan serta merta langsung dianggarkan melainkan harus melalui mekanisme seperti proses penetapan Perda APBD yang harus dibahas di tingkat DPRD layaknya penggunaan anggaran lainnya. Ya tidak tau kalau disuplai oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Disisi lain H. Anwar mengatakan, pihaknya tidak bermaksud mengintervensi keputusan MK tersebut, namun dirinya menyayangkan keputusan MK karena memutuskan PSU keseluruhan.

“Kalau bisa memilih, saya pribadi lebih cenderung ditunda ke tahun 2021 seperti yang terjadi di Sulawesi, mengingat keterbatasan waktu dan dana yang membuatnya pesimis, namun meski kecewa karena hal tersebut sudah menjadi keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan final harus tetap dihormati,” pungkasnya. (adi/har)

Berita Terkait

DPC PPP Bangkalan Beberkan Tiga Sikap Politiknya
Nama Bupati Lukman Mencuat di Konfercab PDI-P Bangkalan
SK Pengurus Partai NasDem Sampang Diperpanjang
Warga Gorut Diduga Dipaksa Akui Money Politic Cabup 02
Pilkades Serentak di Sumenep Ditunda Hingga 2027 dan 2029
Istimewa, Sertijab Bupati Sampang Dihadiri Kepala Staf Kepresidenan
Lukman-Fauzan Komitmen Tuntaskan Janji Politiknya
KPU Tetapkan JIMAD Sakteh Sebagai Bupati-Wabup Sampang Terpilih

Berita Terkait

Selasa, 9 September 2025 - 13:05 WIB

DPC PPP Bangkalan Beberkan Tiga Sikap Politiknya

Minggu, 31 Agustus 2025 - 13:03 WIB

Nama Bupati Lukman Mencuat di Konfercab PDI-P Bangkalan

Kamis, 12 Juni 2025 - 11:04 WIB

SK Pengurus Partai NasDem Sampang Diperpanjang

Senin, 28 April 2025 - 06:30 WIB

Warga Gorut Diduga Dipaksa Akui Money Politic Cabup 02

Sabtu, 12 April 2025 - 11:40 WIB

Pilkades Serentak di Sumenep Ditunda Hingga 2027 dan 2029

Berita Terbaru

Caption: anggota Komisi IV DPRD Pamekasan, Rasyid Fansori, (dok. regamedianews).

Daerah

DPRD Pamekasan Berharap 2026 UHC Jadi Program Prioritas

Kamis, 9 Okt 2025 - 19:05 WIB

Caption: Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, Saifuddin, saat diwawancara awak media, (dok. regamedianews).

Daerah

Pemkab Pamekasan Terapkan UHC Non Prioritas

Kamis, 9 Okt 2025 - 17:32 WIB

Caption: ilustrasi Gemini AI, sejumlah warga menuntut kejelasan terkait program PTSL, (dok. regamedianews).

Daerah

Program PTSL Desa Pajeruan Mangkrak

Kamis, 9 Okt 2025 - 14:28 WIB

Caption: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, saat ziarah ke makam Raden Panji Mohammad Noer, (dok. foto istimewa).

Nasional

Raden Panji Mohammad Noer Sosok Pemimpin Visioner

Rabu, 8 Okt 2025 - 22:39 WIB