Pamekasan, (regamedianews.com) – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pamekasan, melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat guna mensukseskan Program tersebut, Rabu (09/01/2018).
Rakor yang berlangsung di ruang Pringitan Pendopo Ronggosukowati tersebut dihadiri oleh Badrut Tamam selaku Bupati dan Raja’i selaku Wakil Bupati Pamekasan, serta dihadiri oleh M.Halili Ketua DPRD Pamekaaan, Ketua Pengadilan Negri, Kepala kejaksaan, Forpimda, OPD terkait dan beberapa tamu undangan lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sesuai dengan rakor hari ini, kami ingin target program PTSL untuk tahun 2019 di Kabupaten Pamekasan dapat segera terealisasi,” kata Kepala BPN Pamekasan, Dwi Patma.
Selain itu dia menambahkan, rakor ini dalam rangka meminta dukungan kepada pemerintah setempat, dalam hal ini pemkab pamekasan beserta Forpimda serta wakil rakyat agar program PTSL dapat berjalan dengan lancar.
Ia juga menjelaskan, kegiatan ini dilakukan agar pelaksanaan kegiatan PTSL berjalan sesuai dengan aturan berlaku, sehingga berjalan secara aman, lancar dan terkendali, serta tidak menimbulkan permasalahan hukum.
“Program PTSL ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pemilik tanah agar terjamin, terlindungi dan juga mengurangi adanya sengketa atau permasalahan-permasalahan masalah tanah,” ujarnya.
Sementara itu Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam memberikan apresiasi kepada BPN beserta jajarannya, secara cepat menggelar rakor ini, karena dapat menghadirkan seluruh instansi terkait.
Baca juga Bulan Agustus Ini, Raskin Akan Diganti BPNT
Selain memberi apresiasi yang tinggi, orang nomor satu di Pamekasan itu juga mendukung program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat tersebut.
Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018. (rkz/sbd)
