Bandung || Rega Media News
Lantaran mendengar kabar isu tak sedap terkait distribusi Bantuan Provinsi (Banprov) yang dikelola Gabungan Usaha Milik (Gaum) LSM BPK, untuk wilayah Kota Bandung, H. Tatang Juarsah, Dirut PT. Gaum LSM BPK mulai angkat bicara.
Kepada regamedianews.com H.Tatang Juarsah mengatakan, jika isu itu ditujukan kepada dirinya pribadi sebenarnya tidak menjadi masalah, dan sudah tidak aneh. Tapi jangan lupa disini ada PT. POS Indonesia, yang juga mengawasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Distribusi Banprov itu diawasi oleh banyak lembaga. Selain ketat, aplikasinya pun langsung linknya ke pusat,” terang H. Tatang, Jumat (07/08/20).
Ia menyebutkan, sejauh pengetahuan yang diketahuinya. Jika bantuan itu tidak sampai kepada penerina pasti akan terdeteksi oleh aplikasi yang sudah di rancang sedemikian rupa.
“Jadi jangankan 425 bantuan yang tidak sampai, satu aja bisa ketahuan. Karena setiap penerima harus langsung didokumentasikan,” katanya.
Lebih lanjut H. Tatang menjelaskan, setiap bantuan yang diberikan kepada penerima, harus menyertakan data yang berbentuk dokumentasi baik itu photo maupun video. Bahkan kata dia, penerima manfaat harus menandatangani diaplikasi yang sudah disediakan.
Sementara ditempat terpisah, Burhanudin Wakil Kepala Kantor Sentral Pengolahan Pos Bandung, berpendapat kalau PT. Gaum LSM BPK sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Sudah tidak ada masalah, semua bantuan yang harus disampaikan sudah clossing.
“Intinya, PT Gaum sudah melaksanakan dengan baik, malahan sudah clossing pada 29 Juli 2020 kemarin. Hanya saja saya ingin mengingatkan, Pak H. Tatang selaku pemilik harus iklas dalam menjalankannya, gitu aja,” imbuh Burhanudin. (agil)
