Sampang|| Rega Media News
Pemilik media, pemimpin umum, pimpinan redaksi/penanggungjawab, kepala biro tiga Kabupaten di Madura, yakni Sampang, Pamekasan dan Sumenep sepakat untuk meningkatkan mutu media dan wartawan melalui Organisasi Media Online Indonesia (MOI).
Kesepakatan tersebut dihadiri Ketua DPW (Dewan Pengurus Wilayah) MOI Jawa Timur, Agung Santoso di Kabupaten Sampang, Jum’at (14/8), saat acara “Road Show Agung Santoso Seri II di Pulau Madura”.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Agung sapaan akrab pria yang pernah menjadi wartawan dan redaktur di harian Bhirawa Surabaya memberikan pembekalan kepada calon pengurus MOI Kabupaten Sampang, Pamekasan dan Sumenep yang di pusatkan di Kabupaten Sampang.
“Kami semua rekan-rekan calon pengurus MOI Kabupaten Sampang, Pamekasan, Sumenep setuju dengan rencana MOI meningkatkan mutu media dan wartawan, dalam rangka menghadapi berbagai tantangan dan harapan di masa datang,” ujar Ali calon Ketua MOI Sampang yang diamini Wahyudi calon Ketua MOI Pamekasan.
Selain memberikan pembekalan, wawasan tentang organisasi MOI sekitar dua jam setengah, Agung yang juga Ketua Forum Komunikasi Peminpin Redaksi Media (FKPR) Jawa Timur juga memberikan informasi tentang 6 butir hasil road show seri pertama. Diantarannya, dua butir penting untuk kerjasama dengan Pemda, media cukup berbadan hukum.
“Kami pernah komunikasi dengan Dewan Pers tentang media yang bisa bekerjasama dengan Pemda apa harus terverifikasi dewan pers. Jawabnya dewan pers cukup berbadan hukum sesuai UU Pers,” ujar Sudarmaji Kasi Media Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kab.Sampang yang juga hadir dalam acara roadshow tersebut.
Sudarmaji juga mengungkapkan, berkenaan dengan rencana Diskominfo Sampang mengadakan Pendidikan dan Pelatihan yang juga ada ujian seperti UKW, pihaknya mendapat jawaban dari dewan pers “Silakan Diskominfo adakan ukw tapi kerjasama dengan PWI”.
Menurut Agung, sebenarnya nama UKW diganti Kominfo menjadi pendidikan dan latihan dengan ada ujiannya dan 12 materi diujikan sama dengan lembaga resmi yang ditunjuk sebagai tim penguji UKW tidak menjadi problem.
“Materi sana, ada ujiannya, juga diberi tingkatan misalnya muda, madya dan utama. Bahkan, ada materi muatan lokal, misalnya jumlah kecamatan, OPD, potensi daerah dan sebagainya sesuai kajian masing-masing daerah,” ujar Agung.
Yang penting lembaga penyelenggara, lanjut Agung adalah Diskominfo dari lembaga Pemerintah. Tidak perlu lagi diragukan, jangan sampai Diskominfo masing-masing daerah ingin punya kemandirian yang bisa dipertanggungjawabkan, tapi masih di suruh kerjasama oleh lembaga yang ditunjuk dewan pers untuk penyelenggara.
“Saya sangat menghargai keberadaan dewan pers, untuk pembinaan, pengawasan media dan wartawan tanggungjawab Diskominfo di masing-masing Pemerintah Daerah, sedang dewan pers yang level nasional. Selain fokus menangani berbagai pengaduan juga membuat konsep nasional, tentang peran media dalam membangun bangsa dan negara,” ujar Agung. (mud)
