Soroti Kondisi Jalan Rusak, Kompas Datangi Komisi C DPRD Bangkalan

  • Bagikan
Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Sepulu saat melakukan audensi di ruang Komisi C DPRD Bangkalan
Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Sepulu (Kompas) saat menyampaikan aspirasi masyarakat ke Komisi C DPRD Bangkalan.

Bangkalan || Rega Media News

Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Sepulu (Kompas) soroti kondisi jalan penghubung jalan raya sepulu menuju kombengan dan Jalan raya Desa Bengserreh ke Desa Kelapayan. Kemudian di Jalan Raya Sepulu menuju Kota Bangkalan.

“Kami menyampaikan aspirasi berdasarkan pengaduan masyarakat. Karena bertahun-tahun kondisi jalan ditiga titik itu terus dibiarkan dan sekarang terus mengalami kerusakan parah,” kata ketua Kompas, Abdur Rasyid, saat dihubungi, Senin (31/8/20).

Dirinya berharap kepada pemerintah agar jalan yang mengalami kerusakan bisa secapatnya bisa diperbaiki. Tak hanya itu, mereka juga berharap jalan penerangan umum (JPU) penghubung Desa agar juga diperhatikan.

“Karena resiko jalan yang rusak bisa berakibat fatal terhadap masyarakat jika terjadi kecelakaan. Apalagi kalau malam kondisi jalan sangat sepi dan tidak ada penerangan hingga rentan terjadi pembegalan,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Bangkalan, Suyitno menyampaikan, memang sekitar tiga tahun infrastruktur di Kecamatan Sepulu hampir tidak tersentuh.

“Sementara terkait penerangan umum, selama dua tahun ini memang ada dua perampasan motor di ruas jalan sepulu menuju Kabupaten,” terangnya.

Menurutnya, ada sekitar 15 Kecamatan yang memang ruas jalan penghubung kecamatan mengalami kerusakan diatas 15 persen. Sementara yang lainnya banyak yang tidak layak.

“Kalau tidak salah yang cukup baik jalannya di jalan Kabupaten Bangkalan, Burneh, Arosbaya dan Socah. Dan saya melalui dinas terkait sudah meminta untuk melakukan upaya – upaya penambahan anggaran untuk perbaikan,” ungkapnya.

Menurutnya, anggaran perbaikan ini tergantung dari Dana Pusat, khususnya anggaran DAK. Dan kita tahun 2019 mendapat kucuran dana 18 miliar sebanyak dua kali. Sementara ditahun 2020 hanya 16 miliar. Anggaran sebesar itu sangat minim.

Ia menilai Pemkab Bangkalan melalui Dinas terkait tidak aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.

“Mereka tidak menjemput bola. Makanya kami meminta kepala Dinas terkait untuk meningkat koordinasi. Jangan sampai nanti terjadi masyarakat melakukan blokade jalan dan itu tidak baik,” pungkasnya. (sfn/sms)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Klik disini??
Ada Informasi??
Selamat Datang Di regamedianews.com
Silhkan Sampaikan Informasi Anda !!!!