Oleh: H. Abd. Razak, SH,.MH.
Melakukan tindak pidana namun tidak dapat hukum, dalam hal ini tentunya pelaku harus memenuhi syarat hingga terlepas dari jerat hukum, alasan-alasan tersebut masuk pada alasan penghapus dan alasan pembenar.
Diantaranya, alasan dimana pelaku tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sebagaimana dalam pasal 44 KUHP dan alasan tidak dipertanggung jawabkan seseorang terletak diluar orang itu, hal ini terdapat pada pasal 48 s/d 51 KUHP.
Bunyi pasal 48 KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum”.
Mr. J.E Jonkers membedakan kekuasaan ini atas 3 macam : yang pertama bersifat absolut yaitu melakukan tindak pidana ia tidak mungkin memilih jalan lain, seseorang yang dipegang orang lain kemudian di lemparkan ke jendela hingga kacanya pecah hal ini terjadi pengerusakan.
Maka pertanggungan hukum ada pada orang yang melemparkan tersebut bukan ada pada orang yang dilempar (daya paksa datang dari luar).
Yang kedua bersifat relatif yaitu orang yang dipaksa masih ada kesempatan memilih, misal A ditodong pistol oleh B, agar membakar rumah jika tidak membakar akan di tembak, maka A tidak dapat dihukum karena perbuatannya terpaksa.
Yang ketiga dalam keadaan darurat, dimana orang yang melakukan tersebut memilih untuk menyelamatkan dirinya. Contohnya, dua orang menumpang perahu pecah di laut, ada sebuah papan yang hanya untuk satu orang untuk menyelamatkan dirinya maka orang yg satu mendorong tenggelam orang lain hingga meninggal, maka orang yg mendorong tersebut merupakan pembelaan terpaksa (noodweer) sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP.
Pasal 49 KUHP ayat (1) “Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu tidak boleh dihukum, ingat kejadian pembegalan hingga dua orang korban meninggal si pelaku tidak dapat dihukum.
Penulis berpendapat langkah Penyidik Polri sudah benar untuk mendapat keadilan, karena semuanya Majelis Hakim yang akan memutus perkara tersebut dengan mengacu pada asas praduga tidak bersalah. Penulis menghimbau, jangan terburu-buru selalu mengkambing hitamkan penyidik, ingat Majelis Hakim memutus perkara berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Via Jaksa Penuntut Umum. (bersambung)
