Komisi V DPR RI Tinjau Pembangunan Mega Proyek di Bangkalan

  • Bagikan
Caption: Bupati Bangkalan dampingi wakil ketua dan anggota Komisi V DPR RI, saat peninjauan pembangunan mega proyek, (Doc: Syamsul Arifin/RMN).

Bangkalan || Rega Media News

Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik pada rencana sejumlah pembangunan mega proyek di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Senin (24/10/22) siang.

Kunjungan kerja spesifik anggota Komisi V ini meninjau lokasi pelabuhan Bolupandan di Desa Kool Kecamatan Klampis. Kemudian direncanakan meninjau lokasi Seaport City Socah dan Indonesia Islamic Scince Park (IISP) di Kecamatan Labang, namun tertunda.

“Kita sebagai masyarakat Madura menduga Presiden Jokowi sudah ada niat baik terhadap masyarakat Madura, untuk memprioritaskan pembangunan di Madura,” ucap Anggota Komisi V, H Syafiuddin Asmoro.

Hal itu, menurut pria yang akrab disapa Abah Syafi ini, dibuktikan dengan komitmen Presiden mengeluarkan kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembangunan Madura yakni Perpres 80 tahun 2019.

“Percepatan kawasan Gerbang Kertasusilo. Dimana dalam perpres tersebut ada Bangkalan Madura. Sudah tiga tahun, kita tunggu realisasi Perpres itu untuk wilayah Madura, hingga tiga tahun terakhir masih belum ada kejelasan, bahkan tidak ada tanda-tanda pembangunan apapun,” ujarnya.

Sedangkan, kata Syafi’, untuk wilayah lain yang tergabung dalam gerbangkertasusilo ini sudah mulai ada kejelasan pembangunan. Meski hanya dianggarkan dari APBN setiap tahunnya.

Ia mendorong, pembantu presiden seperti Kementerian PUPR, Menteri Perhubungan dan Kementerian terkait untuk mensukseskan dan menepati janji Presiden terkait pembangunan Madura.

“Salah satunya pembangunan pelabuhan Tanjung Bulupandan, Indonesia Islamic scine Park dan pembangunan mesi Socah. Reaktivasi rel kereta api,” tuturnya.

Mega proyek ini, lanjut Syafi, membutuhkan pembiayaan dana sekira Rp 44 triliun. Sementara sumber dana dari APBN hanya sexuil dan anggaran triliunan itu dilakukan, ada yang multiyes dan ada skema pembiayaannya Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Kami mewakili masyarakat Madura berharap Pemerintah merubah skem pembiayaan ini lebih banyak dari APBN. Setidaknya, skema pembiayaan pembangunan infrastruktur ada dari APBN meski 1 sampai 18% anggaran 2023 harus dianggarkan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan dan Kementerian terkait,” pungkasnya.

“Saya memohon kepada rekan-rekan pimpinan Komisi V untuk hadir meninjau lokasi pembangunan mega proyek ini. Masyarakat Madura, baik tokoh agama dan tokoh blateran sudah membuka pintu, agar Presiden mewujudkan pembangunan Madura. Karena yang kita tatap masa depan, untuk kepentingan generasi kita di masa yang akan datang,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari fraksi Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan, tujuan utama pihaknya kunjungan kerja spesifikasi meminta pemerintah menindaklanjuti Perpres 80 tahun 2019.

“Sebagai tindak lanjut dari BPWS yang sudah di bubarkan beberapa waktu lalu. Program – program BPWS dapat dilanjutkan oleh Kementerian terkait, salah satunya Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR,” imbuhnya.

Menurutnya, Perpres 80 tahun 2019 sudah lama di sahkan. Oleh karena itu, sebagai bentuk langkah konkrit Komisi V melakukan kunjungan Kerja Ke reaktivasi Pelabuhan Bulu Pandan di Kecamatan Klampis. Kemudian peninjauan pembangunan Islamic Scine Park (ISSP) di wilayah kaki jembatan Suramadu.

“Diharapkan, hasil kunjungan kerja Komisi V DPR RI sebagai bentuk serap aspirasi warga Bangkalan Madura untuk dilakukan kajian dan pembahasan dengan mitra kerja Komisi V. Khusunya Kementerian PUPR dan Kementerian perhubungan, agar supaya implementasi Perpres 80 tahun 2019 itu dapat segera terlaksana,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, rencana reaktivasi pembangunan pelabuhan tanjung bulu pandan menelan kebutuhan dana sebesar Rp 21 triliun.

Postur anggaran ini, apabila mengandalkan APBN untuk kondisi saat ini maka sulit terealisasi. Namun, dalam penganggaran juga bisa dilakukan melalui pola lain seperti KPBU.

Akan tetapi menurutnya, pemerintah harus bisa memancing minat swasta agar supaya bersedia untuk berinvestasi pada pembangunan mega proyek ini. Minimal ada pengalokasian anggaran APBN dari awal agar bisa menarik minat investasi dari Investor.

Dia juga menegaskan, pembangunan pelabuhan tanjung bulu pandan membutuhkan postura anggaran besar. Hal itu dinilai berat jika sumber dananya hanya APBN.

“Sehingga kami berharap kepada pemerintah pusat agar mengusulkan anggaran APBN pembiayaan Pelabuhan ini lebih besar guna untuk mengundang minat swasta untuk berinvestasi,” pungkasnya.

Diketahui, sejumlah pejabat dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR ikut hadir dalam Kunker Komisi V. Namun, kunjungan tersebut tidak dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Raut kekecewaan muncul dari anggota DPR RI, mereka merasa Gubernur tidak menghargai legislatif yang datang dari Jakarta. Padahal, ini berkaitan dengan pembangunan Provinsi Jawa Timur, khususnya pulau Madura.

  • Bagikan
Klik disini??
Ada Informasi??
Selamat Datang Di regamedianews.com
Silhkan Sampaikan Informasi Anda !!!!