Musrenbang Pangarengan 2027, Soroti Infrastruktur Tertinggal
Sampang,- Camat Pangarengan Nur Holis membeberkan sederet aspirasi krusial masyarakat dalam forum Musrenbang RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2027, Senin (02/02/2026).
Dalam forum tersebut, ia menyoroti infrastruktur yang masih tertinggal serta menuntut transparansi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam laporannya, Nur Holis secara blak-blakan mengungkapkan kondisi sejumlah jalan poros desa hingga saat ini masih berupa tanah.
Padahal, jalur tersebut merupakan urat nadi ekonomi warga.
“Jalan penghubung Pangarengan, Apaan, dan Gulbung saat ini dilaporkan masih berupa jalan tanah,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Nur Holis juga mempertanyakan status Jembatan Sreseh-Pangarengan yang tidak memiliki kejelasan progres.
“Termasuk belum terealisasinya jalan penghubung strategis antara Kecamatan Pangarengan dan Kecamatan Torjun,” bebernya.
Lebih lanjut Nur Holis menyampaikan, persoalan banjir akibat luapan air hujan juga menjadi poin utama.
Ia menyebutkan, drainase di sepanjang jalan provinsi dari Desa Apaan hingga Pangarengan sudah tidak mampu menampung debit air.
“Saluran air di lokasi jalan provinsi sudah tidak muat, sehingga sering mengakibatkan air meluap ke jalan raya,” ujarnya.
Maka dari itu, pihaknya mengusulkan pembangunan sistem drainase yang memadai untuk mengatasi masalah tersebut.
Selain masalah fisik, Nur Holis secara khusus memberikan catatan kepada para kepala OPD.
“Kami meminta agar kecamatan tidak lagi ditinggal, tanpa informasi mengenai status usulan pembangunan,” pungkasnya.
Menanggapi tantangan tersebut, Sekda Sampang H. Yuliadi Setiyawan, mengakui adanya tantangan berat berupa penurunan anggaran nasional sebesar 15% pada tahun 2026.
“Tentunya berdampak pada skala prioritas pembangunan fisik,” ujar dalam sambutannya.
Namun, sebagai solusi, Sekda menawarkan angin segar melalui penguatan ekonomi lokal.
Ia meminta potensi Pangarengan, seperti peternakan dan budidaya ikan, untuk didorong menjadi pemasok utama program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kebutuhan logistik program tersebut harus diserap dari hasil produksi lokal,” tandasnya.
Menurut Yuliadi, ini solusi agar uang tetap berputar di desa dan ekonomi masyarakat meningkat meski anggaran fisik terbatas.
