PAMEKASAN • Polemik tata kelola SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan, Madura, Jawa Timur, terus bergulir.

Penyidik Kepolisian Resor (Polres) setempat, mulai meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait.

Terbaru, polisi melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap mantan Bendahara sekaligus Ketua Yayasan periode sebelumnya, Arofatin Nisa’.

Baca Juga :Pemkab Sampang Gandeng Kejari Perkuat Kepatuhan Hukum

Pantauan awak media, pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih empat jam, Senin (22/6/2026).

Seusai menjalani pemeriksaan, Arofatin Nisa’ memilih langsung meninggalkan Mapolres Pamekasan.

Bahkan, dirinya enggan memberikan pernyataan resmi kepada awak media, terkait materi pemeriksaan tersebut.

Baca Juga :Pemkab Sampang Gandeng Kejari Perkuat Kepatuhan Hukum

Siswa Datangi Polres Terkait Penyegelan Sekolah

Pada hari yang sama, sejumlah siswa SMK Kesehatan Nusantara mendatangi Mapolres Pamekasan.

Kedatangannya, bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terkait penutupan fasilitas pendidikan mereka.

“Kami berharap konflik yang terjadi segera selesai, supaya sekolah dapat kembali dibuka,” ujar salah satu siswi, Nayla.

Ia mengaku resah, karena proses belajar mengajar menjadi terganggu akibat penyegelan gedung sekolah.

“Kami membutuhkan laboratorium untuk praktik dan persiapan PKL di rumah sakit,” ungkapnya.

Polisi Upayakan Pendalaman Fakta dan Mediasi

Sementara, Kasi Humas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama mengatakan, proses yang berjalan saat ini masih tahap klarifikasi awal.

Ia mengungkapkan, saat ini penyidik terus melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta yang ada.

“Kami akan memfaktakan substansi pengaduan yang diterima. Selain pemeriksaan, kamu juga membuka ruang mediasi untuk mencari solusi terbaik,” jelas Yoni.

Desakan Prioritaskan Hak Pendidikan Siswa

Untuk sekadar diketahui, dampak penutupan sekolah tersebut memicu keprihatinan dari berbagai pihak.

Mereka mendesak, agar kepentingan ratusan siswa tetap dijadikan prioritas utama.

Hingga saat ini, para siswa masih menunggu kejelasan dan kepastian hukum terkait kelanjutan studinya.

Mereka berharap hak untuk mendapatkan pendidikan tidak dikorbankan di tengah konflik internal yang sedang berjalan.

✅ Penulis: Marshelina
✅ Editor: Redaksi