SAMPANG • Ketua Komisi IV DPRD Sampang, Mahfud, meminta pemerintah daerah bergerak cepat mengatasi kasus asusila yang marak.

Hal ini disampaikan Mahfud usai bertemu ormas keagamaan dan OPD terkait, Senin (20/7/2026) pagi.

Menurutnya, kasus asusila yang tengah menjadi sorotan masyarakat, telah mencoreng predikat Sampang sebagai kabupaten layak anak.

Baca Juga :Lagi! Empat Pelaku Rudapaksa Massal di Sampang Ditangkap

Bahkan, ia juga menyoroti minimnya anggaran pemulihan korban di Dinas Sosial.

“Saat ini anggarannya hanya sebesar Rp50 juta,” ujarnya kepada awak media, Senin (20/7) sore.

Menurut Mahfud, keterbatasan tersebut membuat pendampingan dari dinas menjadi kurang maksimal.

Baca Juga :Lagi! Empat Pelaku Rudapaksa Massal di Sampang Ditangkap

“Terlebih, dinas memiliki keterbatasan jam kerja untuk mengawasi korban secara penuh,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Mahfud meminta Bappeda segera menaikkan anggaran tersebut.

Ia juga membuka ruang bagi pihak luar yang ingin mengajukan program pendampingan anak terlantar.

“Anggarannya akan dibantu, termasuk mendorong pemanfaatan dana CSR perusahaan agar tidak hanya mengandalkan APBD,” tandasnya.

Di sisi lain, Mahfud menegaskan, pengawasan paling efektif ada di tangan keluarga.

Ia pun mengajak ormas keagamaan mengubah strategi dakwah. Fokus acara seremonial besar harus diubah.

“Dirubah menjadi pendekatan langsung ke kelompok masyarakat,” tegas anggota DPRD Fraksi PKS ini.

Selain itu, ia juga menyoroti kasus di lingkungan sekolah yang bahkan sampai mengakibatkan kehamilan.

Sebagai solusi, Mahfud mengusulkan pengaktifan kembali organisasi Rohis dengan metode mentoring.

“Melalui program ini, satu guru akan membimbing 10 siswa sekaligus menjadi ruang konseling remaja,” jelasnya.

Sebagai langkah pencegahan, ia meminta pemerintah daerah memasang CCTV pintar 360 derajat di ruang publik.

“Fasilitas ini penting untuk memantau ketertiban di titik keramaian, dan diharapkan mampu mencegah tindakan asusila secara dini,” pungkasnya.

✅ Penulis: Harry
✅ Editor: Redaksi