Bangkalan, (regamedianews.com) – Badan Peneliti Independen (BPI) melakukan audensi ke Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan tentang jumlah validasi orang miskin yang kurang jelas di Kabupaten Bangakalan, Kamis (16/05/2019).
Kordinator audensi BPI Bangkalan, Yudika menjelaskan, tentu pihaknya telah berkordinasi dengan pimpinan daerah dan pimpinan wilayah BPI, karena merasa kaget masalah terkait kevalidasi data orang miskin di Kabupaten Bangkalan.
“Karena data tersebut menjadi fenomena bagi kita, data yang terbaru tahun 2019, informasi dari pusat itu bahwa jumlah non PKH itu hanya 50 ribu lebih, sedangkan PKH nya 30 lebih ini data validnya. Sementara untuk Non PKH sekitar 99 ribu lebih, disini kita lihat lebih banyak yang non PKHnya”, ujarnya.
Menurutnya, dilihat data tahun 2015 Basis Data Tunggal (BDT) Kabupaten Bangkalan sekitar berjumlah 141 ribu. Dari BDT ini didata lagi menjadi data KKS sebanyak 93 ribu, dari KKS ini baru nanti dipilah untuk PKH.
“Dan ternyata kita cek tahun 2018 sekitar 70 miliar dan sangat fantastic. Dan tahun 2019 menjadi naik, padahal rumusan awal menjadi 140 miliar untuk para PKH”, terangnya.
Hal tersebut, menurutnya menjadi pertayaan besar dan sudah kita diskusikan, kenapa bisa terjadi perubahan data? Data yang ada di Kabupaten Bangkalan yang ada di Dinsos itu berdasarkan data PKH berjumlah 701058, sedangkan data yang dari Kementerian 33 ribu sisanya hilang sebanyak 40 ribu, jangan – jangan apakah telah terjadi tsunami di Bangkalan? inikan menjadi pertanyaan besar, bisa jadi indikasinya terjadi rangkap data.
“Maka Oleh karna itu, setelah kita kaji terkait PKH tadi, katanya masih akan koordinasi dengan penanggulangan fakir miskin dan menanyakan kepada kemeterian pusat untuk bagaimana perubahan data kenapa ini tidak bisa sinkron?,” pintanya.
Pihaknya juga mempertanyakan Dan tanyakan apa yang selama ini dikerjakan pendamping PKH tingkat Desa dan tingkat Kecamatan serta tingkat Kabupaten atau jangan jangan ini tidak bekerja ? “Kok bisa data tersebut sampai kurang 40 ribu yang hilang, ini ada apa?,” jelasnya.
Yudika juga menyoroti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), menurutnya data penerimanya saat ini masih aneh. Karna BPNT ini pelaksanaannya sekitar bulan juli awal, jadi tinggal menghitung hari dari bulan mei, juni dan juli. Sedangkan data ini belum valid.
“Maka dari itu kami mendesak bagaimana kevalidatan data harus jelas. Dinsoa kemarin ada anggaran untuk pendataan verval, verifikasi dan validasi data untuk data orang miskin,” tandasnya.
“Dan ini kalau memang ada bagaimana outputnya hasilnya? Kok belum selesai juga? Pertanyaannya kemana larinya anggaran itu?,” ungkapnya.
“Jadi sampai sekarang Dinsos belum bisa menvalidkan data BPNT, acuannya data mana yang akan digunakan?,” paparnya.
“Jadi sampai detik ini masih timbul tanda tanya besar dan ini menjadi PR kita bersama dan BPI selaku lembaga Independen harus mengawal ini dengan baik,” ungkapnya.
“Jadi persoalan yang kami sampaikan masalah data PKH, dan masalah data BPNT dan terangkhir PR kita bersama menyelesaikan validasi data orang miskin ini,” pintanya.
Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Sosial Kabupaten Bangkalan Didik Yanuardy menerima segala upaya yang disampaikan teman teman BPI “Nanti kami akan berkordinasi dengan kementerian dan nanti kita akan melakukan kroscek NIk ke Dispenduk untuk sementara itu,” tanggapnya.
Dan pihaknya juga akan mengupayakan karna waktunya sudah mepet, mau tidak mau kalau kita menggunakan kartu, kita harus benar benar menyeleksi. Dan kami minta kepada suluruh element agar bisa membantu.
“Harapan kami 20 ribu lebih non PKH ini ada perubahan, yang meninggal kita ganti disesuaikan dengan BDT tapi karna itu data dari pusdajatim ini akan sia sia dan kita juga akan terus lakukan verval,” pungkasnya. (sfn/tfk)
