Oleh Mohammad Hasan Basri*
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di beberapa daerah di Indonesia sudah mulai berlangsung, tanpa terkecuali di Kabupaten Sampang yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada 21 November mendatang.
Berbagai macam cara dilakukan untuk dapat meraih simpati dari masyarakat termasuk biasanya dengan politik uang atau money politik.
Politik uang memang adalah jurus paling jitu yang selaku dilakukan para kontestan, dengan berprinsip pada kebutuhan orang-orang terhadap uang itu sendiri.
Namun, ada beberapa hal yang harus disadari oleh masyarakat tentang dampak negatif atau bahaya politik uang dari berbagai macam sisi.
Apalagi, jika uang yang diberikan sudah jauh dari kata layak, dalam artian memberinya dengan nominal yang cukup tinggi, secara rasional saja pendapatan dari seorang kepala desa bisa dibilang tidak seberapa, yang menjadi pertanyaan besar darimana nanti akan dapat mengembalikannya???.
Bukan hal yang mustahil nantinya yang akan menjadi korban adalah rakyatnya sendiri, dengan berbuat hal yang tidak terpuji menyunat anggaran yang seharusnya dinikmati oleh rakyat yang memang betul-betul layak, namun karena terlilit modal besar yang dituntut untuk segera di kembalikan maka akhirnya segala cara dihalalkan.
Kemudian dampak negatif lainnya dari politik uang adalah dari segi sosial, yakni kepada masyarakat itu sendiri, bahwa jika yang terpilih nantinya yang berduit, maka mungkin saja akan melahirkan pemimpin yang beranggapan tak perlu lagi merakyat dan berbaur dengan masyarakat, karena jika sudah dekat pada pemilihan nantinya cukup dengan membeli saja sudah akan terpilih lagi.
Nah, itulah pentingnya kesadaran kenapa masyarakat harus memahami akan bahaya dari money politik atau politik uang terhadap masa depan suatu daerah atau desa.
Jangan biarkan terlena hanya dengan uang yang hanya tak seberapa, namun akan mengakibatkan hal yang sangat fatal kedepannya.
*Penulis adalah Pembina Kader (Komunitas Sedarhana)
(Isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis)
