Hasil Jatah Proyek Raib Tak Jelas, Forsa Hebat Mendadak Rapat LPJ Keuangan

Sampang || Rega Media News

Forum Sampang (Forsa) Hebat, nama tersebut sudah tidak asing lagi dikalangan para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), bahkan dikalangan awak media dan Pemerintah Kabupaten Sampang.

Akhir-akhir ini, nama Forsa yang menjadi wadah sejumlah LSM dan media di Kabupaten Sampang, Madura, tersebut terjadi perpecahan internal, bahkan ramai di publik dan media sosial.

Usut demi usut, perpecahannya terjadi lantaran uang ratusan juta hasil dari jatah 10 paket proyek pengawasan tahun 2020, untuk pengurus Forsa dari Pemerintah Kabupaten Sampang diduga lenyap.

Bahkan, saat ini Forsa yang sebelumnya mempunyai nama “Forsa Hebat” setelah terjadi perpecahan internal namanya menjadi “Forsa Perjuangan”, dengan kepengurusan yang berbeda.

Menyikapi adanya polemik uang ratusan juta hasil jatah proyek pengawasan yang ramai dikalangan publik, Ketua Forsa Hebat Nur Hasan, melaksanakan pertemuan dengan sejumlah pengurus Forsa.

“Agenda pertemuan kali ini, dikemas terkait laporan pertanggung jawaban keuangan dan evaluasi kegiatan pengawasan tahun 2020,” ujar Nur Hasan, usai rapat pertemuan disalah satu cafe, Kamis (04/02/21).

Selain itu, kata Hasan, juga sebagai bentuk klarifikasi terkait isu dan ramainya dikalangan publik tentang kejelasan sisa uang dari hasil proyek pengawasan pada tahun 2020.

“Namun, sebagian pengurus Forsa Hebat dan pembina tidak datang. Padahal, pertemuan yang kesekian kalinya ini untuk meluruskan laporan pertanggung jawaban keuangan,” tegas Hasan.

Kendati demikian, cetus Hasan, beliau (Pembina Forsa Hebat, Saleh, red) malah tidak datang. Padahal, beliau sudah di undang secara surat undangan resmi.

“Dalam pertemuan dan setelah diklarifikasi, semua rekan-rekan Forsa Hebat sudah tau, kemana raibnya uang dari hasil kerja proyek pengawasan yang sempat ramai di media sosial,” ucapnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Pembina Forsa Hebat Saleh mengatakan, ketidak datangan dirinya dalam rapat pertemuan LPJ keuangan tersebut, karena undangannya mendadak.

“Kebetulan saya juga ada agenda lain. Bukannya saya tidak mau hadir, tapi karena ada keperluan yang mendesak. Jika memang mau mengadakan rapat LPJ Keuangan, seharusnya satu bulan yang lalu,” pungkas Saleh. (red)