Rekrutmen KPPS di Sampang Banyak Masalah, LPP Anggap KPU dan Bawaslu Harus Bertanggung Jawab

- Jurnalis

Minggu, 7 Januari 2024 - 11:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption: ilustrasi.

Caption: ilustrasi.

Sampang,- Rekrutmen tenaga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di berbagai desa, di Kabupaten Sampang Madura, Jawa Timur, menuai banyak masalah.

Dari beberapa desa diantara kasus yang paling mencuat adalah di Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal dan Karang Penang Oloh, serta Desa Moktasareh Kecamatan Kedungdung.

Dari ketiga desa tersebut, diketahui permasalahan antara lain mulai dari dugaan rekrutmen yang dinilai dikondisikan oleh oknum, hingga adanya berita acara penetapan KPPS terpilih yang berubah.

Menyikapi hal itu ketua Lembaga Pemerhati Pemilu (LPP) Agus Sumaryono mengatakan, menurutnya polemik yang mencuat dibeberapa kecamatan tersebut, akibat ketidakpuasan karena adanya oknum penyelenggara yang bermain dan mencoba memaksakan kehendak.

Baca Juga :  Mantan Ketua Takmir Masjid di Sampang Dipolisikan

“Kalau kita lihat hal itu, dipicu karena oknum penyelenggara yang terindikasi tidak netral, atau ada yang menunggangi, dan diduga memilki kepentingan terselubung. Sehingga, mencoba memekasakan kehendak dengan menghalalkan segala cara,” ujarnya, Sabtu (07/01/2024) kepada regamedianews.

Mantan komisioner KPU Sampang itupun menambahkan, polemik yang saat ini terjadi menunjukkan kegagalan KPU Sampang, dalam upaya menunjukan penyelenggara yang memiliki integritas.

“Polemik seperti ini menunjukkan produk KPU Sampang ini gagal total, kita liat sudah dibeberapa kecamatan yang terekspos bermasalah,” imbuhnya.

Agus juga meminta Bawaslu Sampang, untuk melakukan tugasnya sebagai pengawas, agar polemik ini tidak berkepanjangan dan dapat mengganggu jalannya proses pemilu yang sudah didepan mata.

Baca Juga :  Dana Kelola Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan Capai Rp189,2 Triliun

“Sekarang ini tugas Bawaslu, apakah mau tegas atau tidak dalam menindak oknum penyelenggara yang sudah dilaporkan, kalau perlu pecat yang terbukti bersalah dan menyalahi aturan, agar tidak menyebabkan masalah yang berlarut-larut,” paparnya.

Menyikapi hal tersebut Ketua KPUD Sampang Addy Imansyah mengatakan, pihaknya saat ini masih dalam tahap proses melengkapi bukti dan keterangan.

“Saat ini kami dalam proses melengkapi bukti dan keterangan,” jelasnya, Minggu (07/01).

Sedangkan Bawaslu Sampang memilih mingkem, saat team media ini mencoba mengkonfirmasi terkait hal tersebut, chat yang coba dikirimkan kepada ketua Bawaslu hingga saat ini belum direspon.

Berita Terkait

Napi Narkotika Pamekasan Dibekali Penyuluhan Hukum
Ormas Madas Sentil Pelayanan RSUD Sampang
Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KTR Disetujui
Diskominfo Rilis Analisa Video Hoax Bupati Sampang
Video Bupati Sampang Dimanipulasi Oknum ‘Sebar Hoax’
Rumah Tahanan Sampang Over Kapasitas
Aktivis Minta Kejaksaan Periksa Anggaran Bimtek DPRD Gorut
Bupati Sampang Peduli Anak Hidrosefalus dan Disabilitas
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 Juni 2025 - 22:34 WIB

Napi Narkotika Pamekasan Dibekali Penyuluhan Hukum

Selasa, 3 Juni 2025 - 14:22 WIB

Ormas Madas Sentil Pelayanan RSUD Sampang

Senin, 2 Juni 2025 - 22:10 WIB

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KTR Disetujui

Senin, 2 Juni 2025 - 14:03 WIB

Diskominfo Rilis Analisa Video Hoax Bupati Sampang

Sabtu, 31 Mei 2025 - 23:03 WIB

Rumah Tahanan Sampang Over Kapasitas

Berita Terbaru

Caption: berlangsungnya penyuluhan hukum kepada warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan.

Daerah

Napi Narkotika Pamekasan Dibekali Penyuluhan Hukum

Selasa, 3 Jun 2025 - 22:34 WIB

Caption: Ketua Ormas Madas Sampang (Umar Faruk) saat diwawancara awak media usai audiensi dengan pihak RSUD dr.Mohamad Zyn Sampang.

Daerah

Ormas Madas Sentil Pelayanan RSUD Sampang

Selasa, 3 Jun 2025 - 14:22 WIB

Caption: Didampingi Sekda, Wabup Sampang pose bersama Wakil Ketua DPRD Sampang usai tanda tangani pengesahan dua Raperda tentang pertanggungjawaban APBD 2024 dan Kawasan Tanpa Rokok.

Daerah

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KTR Disetujui

Senin, 2 Jun 2025 - 22:10 WIB

Caption: Jakfar Sodiq  (jas hitam) bersama tokoh dan pemuda Sampang memberikan keterangan kepada awak media usai melaporkan akun Tiktok @faktapolitiktok.

Hukum&Kriminal

Akun ‘faktapolitiktok’ Dilaporkan Ke Polres Sampang

Senin, 2 Jun 2025 - 19:18 WIB

Caption: Kepala Diskominfo Sampang Amrin Hidayat menjelaskan hasil analisis teknis video hoax Bupati Sampang, (dok. regamedianews).

Daerah

Diskominfo Rilis Analisa Video Hoax Bupati Sampang

Senin, 2 Jun 2025 - 14:03 WIB