BANGKALAN – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Bupati Bangkalan Lukman Hakim dan Wakil Bupati Fauzan Ja’far, beragam apresiasi dan kritik mulai bermunculan.

Menanggapi dinamika tersebut, Politisi PDI Perjuangan Bangkalan, Nur Hakim, meminta publik untuk melihat capaian pemerintah secara objektif dan berbasis data.

Menurut Nur Hakim, meski baru berjalan satu tahun, arah pembangunan dibawah duet Lukman-Fauzan sudah menunjukkan progres signifikan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Baca Juga :Banggar DPRD Bangkalan Protes Perubahan Sepihak APBD 2026

“Evaluasi itu sah saja, tapi harus berbasis data. Dalam satu tahun ini, sudah ada progres jelas yang bisa diukur,” ujarnya, Senin (23/2/2026).

Anggota Komisi I DPRD Bangkalan ini, membeberkan sejumlah data keberhasilan pemerintah daerah dalam setahun terakhir.

Diantaranya, terjadi peningkatan signifikan dengan perbaikan jalan sepanjang 53 kilometer di 51 titik.

Baca Juga :Banggar DPRD Bangkalan Protes Perubahan Sepihak APBD 2026

“Angka ini melonjak dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 24 kilometer. Target ambisius dipasang untuk tahun 2026, yakni mencapai 83 kilometer,” ungkapnya.

Selain itu, Pemerintah telah merehabilitasi 113 unit SD dan 77 unit PAUD/TK, serta memberikan bantuan digitalisasi kepada 261 lembaga pendidikan.

Peningkatan fasilitas dilakukan di berbagai Puskesmas (Burneh, Tanah Merah, Tanjung Bumi) serta penguatan layanan di RSUD Syamrabu.

Pada tahun 2025, telah direalisasikan program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 13 titik rawan kekeringan.

“Program tersebut akan berlanjut di 2026 dengan alokasi anggaran Rp5 miliar hingga Rp10 miliar,” bebernya.

Ihwal kritik yang menyebut program pemerintah belum maksimal, Nur Hakim menilai hal tersebut perlu dilihat secara proporsional, mengingat masa jabatan yang masih seumur jagung.

“Masa jabatan baru satu tahun. Tentu masih banyak PR, terutama infrastruktur jalan yang panjangnya ratusan kilometer. Namun, arah kebijakan dan perencanaannya sudah jelas serta berjalan sesuai mekanisme,” tegasnya.

Nur Hakim menekankan, pembangunan daerah tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan melalui tahapan yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

“Progresnya ada dan bisa diukur. Pembangunan dilaksanakan sesuai perencanaan demi kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya. (sfn)